Pemerintah Harus Buat Solusi Berjangka Atasi Gejolak Harga Pangan

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti gejolak kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti  tahu, tempe, minyak goreng, daging, cabai, bawang, dan daging ayam yang terus terjadi setiap tahun dan seolah tidak ada solusi atas hal tersebut.

Menurut Andi, saat ini kondisi dunia tidak baik-baik saja, d imana ada efek berantai dari situasi dunia mulai dari dampak pandemi hingga konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina.

“Tapi dari sisi sumber daya alam, negara kita memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan. Namun sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan," kata Akmal dalam keterangan pers, Senin (7/3).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar pemerintah segera membuat rekomendasi penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang.

"Menjelang puasa dan lebaran, solusi jangka pendek sangat penting segera diberikan agar pangan kita tetap terjangkau dan yang paling penting ada stoknya," ujar Akmal.

Sementara untuk solusi jangka pendek selain operasi pasar, tambah Akmal, pemerintah perlu membuat aturan HET (Harga Eceran Tertinggi) ketat yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat tertentu dengan kemampuan daya beli rendah.

Pemerintah mesti mendengar aspirasi dari peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga pangan. 

“Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, di media baik lisan maupun tertulis, sejak tahun 2014, silih berganti Presiden RI, tetap saja persoalan pangan ini tidak sesuai harapan masyarakat," katanya.

"Bahkan tahun 2022 ini, kondisinya makin memburuk dimana antrean terjadi dimana-mana untuk mendapat seliter atau dua liter minyak goreng," tutur legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.

Ia menegaskan, komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa komoditas pangan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan sudah seharusnya negara turut hadir sesuai amanat UUD 1945.

“Artinya, persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan minyak dan gas bumi.  Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Akmal menyebut, solusi jangka panjang berkaitan pangan yaitu dengan memberikan kepastian akan keseimbangan pertumbuhan produksi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi secara nasional.

Semua komoditas pangan seperti beras, kedelai, jagung, gula, minyak goreng, daging, cabai, bawang, dan daging ayam mesti menjadi perhatian.

Kebijakan pemerintah memperketat impor dan peningkatan jumlah produksi yang menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan juga mesti diperkuat. “Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri," tutupnya. (RO/OL-09)