Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PUPUK bersubsidi menjadi bagian penting bagi para petani di musim tanam ke 2 tahun ini. Sebagai produsen pupuk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memastikan pupuk bersubsidi tetap aman dan bisa didapatkan para petani.
Karena itu, sebagai upaya memastikan ketersediaan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022, PT Pusri telah melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan NTB.
Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh mengatakan distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Melalui peralihan rayon ini diharapkan proses distribusi pupuk dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.
"Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal 3 minggu ke depan sesuai dengan alokasi," terang Tri, Kamis (24/2/2022).
Hingga 18 Februari 2022 stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi. Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK non subsidi.
"Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman. Agar hasil panen dapat baik dan sesuai dengan harapan," jelas Tri.
Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
"Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK dan lain-lain," jelasnya.
Sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.
"Kios-kios resmi Pusri salah satu cirinya yaitu memiliki papan nama kios resmi dan menunjukkan HET pada tempat yang terbuka," jelas Tri.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal menyebutkan mulai 1 Maret 2022, Pusri akan melepaskan rayon di Provinsi NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur dan menerima rayon baru yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek.
Kemudian Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik dan Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.
"Melalui peralihan ini distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan ini diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Menkes Sambut Berdirinya Stroke Center di RS Premier Bintaro
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Selama satu dekade lebih, Pupuk Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi konsumsi bahan baku pupuk nasional secara signifikan dengan beroperasinya sejumlah pabrik.
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved