Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
KESELARASAN kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memitigasi dampak perubahan iklim dinilai menjadi agenda menantang. Pasalnya, aktivitas ekonomi identik dengan peningkatan emisi karbon yang cukup besar.
Berdasarkan data United Nations Environtment Programme (UNEP), pemulihan ekonomi global dari pandemi mendorong peningkatan emisi karbon. Pada periode Januari-Mei 2021, emisi karbon yang dihasilkan telah melampaui level prapandemi.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Green Economy Outlook 2022 bertajuk Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy, Selasa (22/2).
"Pada saat dunia sudah mulai mengalami pemulihan ekonomi, kita melihat tingkat emisi global dari terutama sektor energi, industri, dan residensi kembali melonjak pada level yang bahkan lebih tinggi dari periode sebelum pandemi covid," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, hal itu menjadi tantangan, tidak saja bagi Indonesia, melainkan bagi seluruh negara di dunia. Pasalnya, sejumlah negara juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk menekan kenaikan suhu bumi akibat perubahan iklim.
Namun di saat yang sama, aktivitas ekonomi harus dijalankan agar mampu bangkit akibat keterpurukan di masa pandemi. Untuk itu, desain kebijakan yang selaras antara pemulihan ekonomi dan menjaga iklim dunia menjadi hal yang krusial.
"Ini merupakan topik yang luar biasa penting, bagaimana dunia bisa berikhtiar untuk menghindari dunia ini mengalami kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celcius yang akan menjadi tresshold bagi konsekuensi climate change yang sangat besar," tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Aktivitas Ekonomi Hijau dapat Meningkatkan Daya Saing Produk Indonesia
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, Indonesia sebetulnya telah meletakkan komitmen penuh untuk melawan perubahan iklim. Dalam Paris Agreement misalnya, Indonesia berkomitmen berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di 2030 dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.
Lalu dalam pertemuan Glasgow COP26 di 2021 lalu, Indonesia turut berkomitmen dan mendukung upaya nol emisi pada 2060 untuk menghindari kenaikan suhu bumi.
"Artinya, kegiatan ekonomi dan masyarakat harus dibarengi dengan upaya agar jumlah emisi CO2 harus bisa diimbangi atau dikurangi, sehingga secara neto menjadi nol. Tidak ada tambahan jumlah CO2 di dunia ini pada 2060. Ini adalah suatu target yang sangat kompleks untuk bisa dicapai," urainya.
Sri Mulyani yang karib disapa Ani itu menambahkan, sedianya pandemi covid telah membuat iklim bumi sedikit membaik. Pada 2020 misalnya, akibat terhentinya aktivitas ekonomi, terjadi penurunan emisi CO2 global hingga 6,4%, setara 2,3 miliar ton CO2. (A-2)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved