Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo menerima kunjungan pimpinan Asian Development Bank (ADB) di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (18/2). Para pimpinan ADB tersebut yaitu President Asian Development Bank Masatsugu Asakawa, Excutive Director Representing Indonesia Arif Baharudin, dan Country Director ADB Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pembicaraan membahas sejumlah hal seperti penanganan pandemi Covid-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia.
"Pertama Bapak Presiden menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan Covid di Indonesia dan bahwa Indonesia adalah negara keempat sekarang di dunia yang sukses melakukan vaksinasi dan sudah mencapai di atas 330-an juta yang divaksinasi. Padahal kita adalah negara yang tidak memproduksi vaksin," jelas Suharso dalam keterangannya seusai pertemuan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai kinerja ekonomi Indonesia yang pada kuartal IV pada tahun 2021 sudah berada di atas 5 persen. Pihak ADB pun memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021.
"Meskipun full year pada tahun lalu (pertumbuhan ekonomi) 3,7 persen tapi itu sudah bagus dan dipuji oleh ADB bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang amazing kata beliau," imbuh Suharso.
Baca juga : Bersama Mendorong Instrumen Keuangan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Suharso, Presiden yakin jika hilirisasi industri akan bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia.
"Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang kita bisa peroleh bisa 1 berbanding 20, dari USD1,1 (miliar) menjadi USD20,1 miliar hanya karena satu aturan bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang-barang jadi," jelasnya.
Terakhir, pihak ADB menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam hal transisi energi serta pembiayaan-pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan.
"Juga pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan karena ada 14 proyek hari ini dan sudah cukup lama, 55 tahun, ADB bersama Indonesia," tandasnya. (OL-7)
Kemudian Prabowo akan memperkenalkan sejumlah perwakilan menteri Kabinet Merah Putih. Hal serupa juga dilakukan Erdogan.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional, Jumat, (7/2). Acara tersebut akan digelar di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Kunjungan ini merupakan kesempatan untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Kebun Raya Bogor diakui sejumlah orang masih menjadi salah satu objek pengelolaan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang terbaik.
PM Timor Leste Xanana Gusmao mendoakan Pemilu 2024 Indonesia berjalan lancar saat bertemu Presiden Joko Widodo.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu membagikan foto gayung, gula pasir yang diikat karet hingga kondisi botol saos yang dibalik lantaran sudah hampir habis. Semua itu ada di lingkungan Istana Bogor
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved