Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun ini postif dan terus bergeliat, meski di tengah serangan kasus omikron di Tanah Air.
Pasalnya, laju pemulihan ekonomi dikatakan menguat di 2021 dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,69%, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Hal ini menjadi dasar keyakinan pemerintah perihal outlook ekonomi setahun ke depan.
“Untuk 2022 ini kita pastikan bahwa ekonominya akan tumbuh, memang kita melihat optimisme untuk pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan yang dikutip Jumat (11/2).
Selanjutnya, dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi positif di tahun ini, Febrio mengatakan bahwa pemerintah juga harus memastikan tingkat pengangguran bisa menurun.
Dia menyampaikan, di 2021 ada penurunan level pengangguran dari yang tadinya 7,07% di 2020 menjadi 6,49% pada tahun lalu. Meskipun angka ini belum kembali ke level pra-pandemi, Febrio mengatakan bahwa pemerintah fokus untuk terus menurunkan angka pengangguran ini.
Baca juga: Forbes Nobatkan Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina The Sultans of Content
"Kita juga harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi akan disertai dengan kemiskinan yang terus menurun, ketimpangan juga akan terus membaik," ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang lebih cepat guna menurunkan tingkat pengangguran.
Febrio kemudian menjelaskan, program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,7% per September 2021, menuju tren perbaikan.
“Kita tahu bahwa tekanan dari pandemi itu arahnya adalah ke aktivitas ekonomi juga, itu artinya kita harus memilih dengan sangat kuat kelompok mana yang akan kita lindungi lebih kuat," bilangnya.
Sejak pandemi di Indonesia atau awal 2020, pemerintah telah membidik masyarakat rentan miskin dan pelaku UMKM yang menjadi prioritas utama dalam fokus kebijakan APBN.
"Dengan logika yang tajam seperti itu, kita mengharapkan hasil seperti tingkat kemiskinan itu berhasil diturunkan dengan signifikan setelah satu tahun saja,” pungkasnya. (OL-4)
RUPS juga memutuskan pengalokasian laba US$1 juta sebagai dana cadangan. Sisanya sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan, operasional, dan pengembangan usaha.
DPRD Kota Bogor menetapkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun 2022
DIREKTUR Utama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Andre Soelistyo membeberkan sumber kerugian perseroan pada 2022 lalu karena aspek nonkas dan efek dari kebijakan yang hanya dibukukan sekali.
SETELAH vakum dua tahuk akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Muba mengembalikan lagi citra sebagai Kabupaten bersih dengan berhasil meraih Piala Adipura ke 13 pada tahun 2022..
KASUS HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat lebih dari 21 ribu kasus pada 2022 lalu. Dari jumlah itu, 80% nya ada di Kota Makassar atau sebanyak 16.800 kasus HIV/AIDS.
TERSANGKA kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (BTT) Tahun 2021 pada BPBD Kabupaten Sikka mengembalikan kerugian negara dana BTT sebesar Rp575 juta ke Kejari
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved