Pemerintah Fokus Dorong Pertumbuhan UMKM

PEMERINTAH daerah bakal diwajibkan untuk membeli produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan porsi 40% dari total pengadaan barang/jasa. Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha tersebut, baik skala daerah maupun nasional.

"Nanti pemda itu wajib hukumnya untuk membeli (produk UMKM) karena nanti akan diaudit oleh BPK, BPKP. Sekitar 40%-50% ini sedang kita atur supaya mereka membeli produk UMKM," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Media Group Network Summit 2022 bertajuk Sinergi Bersama untuk Penguatan Sektor Riil, Kamis (27/1).

Luhut bilang nantinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan menyediakan e-katalog untuk menampilkan produk-produk UMKM. Kementerian/Lembaga, Pemda, dan instansi pemerintahan lainnya dapat mengakses dan membeli produk UMKM melaui e-katalog terseburt.

Dengan cara itu diharapkan UMKM Indonesia mampu bersaing dengan meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, UMKM juga mendapatkan tambahan pasar tetap dari kebijakan tersebut.
"Jadi apa yang dibuat oleh anak-anak dalam negeri dan memenuhi standar misalnya dari kemenkes, perindustrian, atau ESDM, itu bisa masuk di e-katalog. Jadi dia akan bersaing pada kualitas dan harga. Kalau itu terjadi, maka Dampaknya adalah akan banyak UMKM bekerja, menghasilkan produk yang tentu meningkat. Ini saya kira bagus," jelas Luhut.

Nantinya koding dari tiap instansi pemerintahan akan dijadikan satu dalam sebuah sistem. Tujuannya agar ketentuan pengadaan barang/jasa sebesar 40% UMKM dapat dimonitor dan dilihat oleh publik. Itu juga akan meningkatkan transparansi pemerintah dalam membelanjakan anggaran.

"Minggu depan kami akan rapatkan terpadu dengan semua, dan kemudian dilanjutkan dengan semua bupati/walikota, gubernur. BPK juga sudah saya infokan, agar aturan baru ini bisa diaudit, paling tidak 40% semua pemda harus membeli produk dalam negeri," jelas Luhut.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki bilang, pihaknya juga telah meluncurkan portal UMKM ekspor nasional, yakni smesta.id. Melalui portal tersebut, diharapkan dapat memacu produktivitas pelaku UMKM untuk tampil di level global.

Pasalnya, portal tersebut dibuat untuk mendorong pelaku UMKM mengekspor produk-produknya. Setidaknya saat ini sebanyak 1.521 UMKM berorientasi ekspor telah bergabung dan menawarkan produknya di smesta.id.
"Kami optimistis, UKM yang tergabung bisa mencapai 10 ribu UMKM di tahun 2024. Portal UKM ekspor ini nantinya akan diperluas melalui integrasi ke dalam laman pengadaan barang/jasa pemerintah. Diharapkan itu dapat menjadi gerakan bersama untuk menjadikan UMKM berdaya saing global," kata Teten.

Upaya untuk mendorong UMKM melakukan ekspor berangkat dari minimnya keterlibatan sektor usaha itu dalam kinerja ekspor nasional. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III 2021 ekspor komoditas Indonesia mengalami pertumbuhan tinggi hingga 50,90%.

Namun dari porsi ekspor dari UMKM baru mencapai 14%, jauh di bawah negara lain seperti Tiongkok (68%), India (40%), Malaysia (17,3%), dan Vietnam (17%). Karenanya, kata Teten, dorongan ekspor kepada pelaku UMKM nasionao menjadi penting. Ditargetkan kontribusi ekspor UMKM dapat mencapai 17% dari total ekspor nasional di 2024.

Namun diakui Teten upaya itu tak mudah. Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Skala usaha yang kecil, kualitas dan kuantitas produksi yang masih rendah, terbatasnya akses pemasaran, mahalnya biaya logistik, hingga urung terjadinya kemitraan antara UMKM dengan usaha besar menjadi hal yang mesti diselesaikan.

Wakil Ketua Umum bidang Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar menuturkan, lengahnya perhatian pemerintah untuk memajukan UMKM sama saja membuang kesempatan besar yang ada. Sebab, sektor usaha itu berkontribusi signifikan pada perekonomian dan mampu menyerap sekitar 98% tenaga kerja nasional.

Pembukaan pasar dan kemudahan akses pembiayaan menurutnya menjadi kunci utama agar UMKM bisa tampil di panggung dunia. Selain itu, UMKM nasional juga bisa melakukan inovasi dan mengembangkan ekonomi halal yang saat ini tengah diminati.

"Penduduk kita ini lebih dari 270 juta orang, tapi pemain nomor 4, sedangkan Malaysia yang lebih sedikit dia menjadi pemain nomor 1. Mendag punya rencana besar di 2022 untuk fesyen halal week di Indonesia. Jadi kita mesti jadi pemain terdepan, jadi UMKM tidak hanya menjadi jagoan di negara sendiri," imbuhnya.

Kadin Indonesia, lanjutnya, telah menyusun program pendampingan kepada UMKM. Pelaku di sektor UMKM akan didorong untuk bermitra dengan usaha-usaha besar nasional, atau investor besar.

Gayung bersambut, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan berharap pemerintah pusat bisa memastikan kebijakan yang mendukung UMKM daerah dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, kebijakan yang dibuat pemerintah kerap diterjemahkan berbeda di lapangan dan akhirnya tak bisa dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

"Kalau kita melihat usaha besar mengakses permodalan itu tidak sulit. Tapi masyarakat yang ada di daerah ketika ingin berusaha dan membutuhkan modal itu sulit," imbuh Helmi.

"Pemerintah pusat ada program KUR, tapi itu juga masih ada batasan-batasan yang membuat masyarakat kecil di daerah itu sulit mengaksesnya, itu terlihat serapan dana KUR rendah di Bengkulu. Karena memang masyarakat sulit mengakses itu, ada syarat punya usaha sekian tahun," tambahnya.

Beruntungnya, kata Helmi, Pemkot Bengkulu dapat mengatasi persoalan tersebut melalui program Sami Sake (Satu Miliar Satu Kelurahan). Program itu digulirkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku UMKM, atau pun masyarakat yang baru ingin memulai usaha.

Pemkot Bengkulu menggandeng sejumlah lembaga keuangan nonbank yang ada seperti koperasi dan BMT untuk menyalurkan pendanaan. "Masyarakat yang tadinya tidak punya usaha, dengan pinjam Rp5-7 juta, dia bisa bikin usaha di rumahnya. 20 ribu lebih rumah tangga yang kemudian bisa mengakses program tersebut. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Kita selalu memantau, membentuk tenaga pendamping. Untuk memastikan penerima manfaat Sami Sake itu bisa meningkatkan penghasilannya," pungkasnya. (OL-8)