PENGAMAT ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Gunawan Benjamin mengimbau Serikat Pekerja Pertamina tidak mengulangi aksi yang berpotensi mengancam kepentingan masyarakat seperti ancaman mogok kerja beberapa waktu lalu.
Menurut Gunawan, serikat pekerja harus bisa menggunakan cara-cara yang lebih arif dalam menyuarakan aspirasinya, mengingat Pertamina memiliki peran penting terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat luas.
"Jangan sampai ada lagi ancaman-ancaman mogok kerja serupa di masa yang akan datang. Saya berharap ada cara-cara yang lebih cerdas dan lebih baik dalam usaha membangun posisi tawar," kata Gunawan, dalam penjelasannya, Senin (24/1).
Menurut dosen ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan jika aksi mogok kerja tersebut terlaksana. Aktivitas masyarakat akan terganggu dan bahkan bisa terhenti akibat mogok kerja tersebut, hingga akhirnya malah menimbulkan kecaman terhadap Serikat Pekerja Pertamina itu sendiri.
"Bisa jadi bumerang buat Serikat Pekerja Pertamina itu sendiri, karena akhirnya dibenci banyak orang akibat aksinya yang malah merugikan masyarakat," ujarnya.
Semua orang tahu bahwa para pekerja Pertamina memiliki kekuatan yang dapat mengontrol distribusi kebutuhan BBM nasional. Namun, ia berpesan agar Serikat Pekerja Pertamina tidak menggunakan kemampuan tersebut hanya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongan.
"Jangan sampai power yang begitu besar digunakan untuk mencapai pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan imbasnya justru mengancam kami masyarakat yang ada di luar," tandasnya.
Gunawan menghargai aspirasi dari Serikat Pekerja Pertamina yang ingin mendapatkan kenaikan gaji. Namun ia menentang jika usaha untuk mencapainya menggunakan cara pintas yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan bisa menimbulkan gejolak kepanikan.
"Yang saya khawatirkan kemarin adalah terjadinya panic buying akibat masyarakat sudah mendengar adanya ancaman mogok tersebut yang berpotensi mengganggu pasokan BBM," ujarnya.
Ke depan, serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ini dituntut harus bisa mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap aksinya. Sebab, aksi tersebut bukan hanya akan berdampak pada kondisi internal Pertamina sendiri, tapi juga terhadap masyarakat luas.
"Karena pada dasarnya Pertamina ini kan memang objek vital, perusahaan negara, sehingga sudah seharusnya para pekerjanya sadar untuk lebih mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan," pungkasnya.
Sebelumnya, FSPPB berencana melakukan aksi mogok kerja selama 10 hari terhitung mulai 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Alasan mogok kerja itu karena serikat pekerja menilai perseroan gagal membangun hubungan harmonis dengan para pekerja seperti tuntutan kenaikan gaji (OL-8)
