Selasa 11 Januari 2022, 15:04 WIB

Diparitas Harga tinggi, Pengusaha Pilih Ekspor Batu Bara Daripada Suplai ke PLN

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Diparitas Harga tinggi, Pengusaha Pilih Ekspor Batu Bara Daripada Suplai ke PLN

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sebuah truk membongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan

 

KETUA Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengungkapkan, para pengusaha terpaksa membayar kompensasi karena tidak memenuhi kewajiban penjualan batu bara domestic market obligation atau DMO.

Hal ini disebabkan tarif DMO batu bara yang dipatok PLN lebih murah dengan harga pasaran atau marketplace. Harga DMO untuk pembangkit listrik senilai US$70 per metrik ton, sementara harga pasaran dikisaran US$200 per metrik ton.

"Sebenarnya bukan memilih untuk membayar denda, tapi memang dari sisi pemasok (batu bara) melihat adanya disparitas harga yang tinggi," kata Anggawira kepada Media Indonesia, Selasa (11/1).

Dengan melihat fakta tersebut, pengusaha tambang batu baru lebih memilih mengekspor komoditas tersebut, ketimbang menyuplai batu bara ke PLN. Hal ini lah yang memicu pemerintah mengambil kebijakan melarang ekspor batu bara sejak (1/1).

Baca juga: Luhut: Skema Pengadaan Batu Bara Diubah Lewat BLU

"Kami secara organisasi sudah mengingatkan teman-teman perusahaan soal DMO ini, tapi karena ada disparitas harga, mereka memilih melepas keluar terlebih dahulu," ungkapnya.

Selain itu, Anggawira mengatakan, adanya kewajiban pengusaha batu bara menjual 25% dari total produksi kepada PLN per tahun, dinilai memberatkan pengusaha tambang batu bara.

Dia pun setuju dengan rencana Menteri BUMN Erick soal adanya reviu DMO per bulan.

"Bagus itu. Kalau reviu kedepannya dibuat lebih seasonal, ada timeline per tiga bulan atau empat bulan itu mungkin bisa lebih teratur dari sisi stok," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah akan terus menerapkan skema pembayaran denda bagi badan usaha yang tidak memenuhi DMO.

"Masih ada (sanksi DMO). Kita akan lihat siapa yang punya utang-utang ke PLN, kita akan periksa. Perlu dihukum lah dia kalau tidak melakukan kewajibannya," tegasnya. (OL-4)

Baca Juga

Dok.MI

Presiden: Ekspor Bahan Mentah Akan Disetop, dengan Resiko Apapun

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:50 WIB
Ia menegaskan jika tidak segera dihentikan, maka Indonesia akan menjadi negara pengekspor bahan mentah sejak zaman...
Dok. Pribadi

Tingkatkan Pencegahan Covid-19 di Tempat kerja, ILO Gandeng PHRI dan Apindo 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:49 WIB
Kerja sama itu mendorong partisipasi dari anggota asosiasi untuk mengikuti layanan penilaian risiko penularan Covid-19 di tempat...
AFP/Adem Altan.

Perusahaan Turki Hentikan Produksi akibat Pasokan Gas Iran Terhambat

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:47 WIB
Iran memasok 16% dari kebutuhan gas alam Turki dalam 10 bulan pertama pada 2021, menurut data resmi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya