UNTUK menjamin pasokan batu bara dalam negeri, pemerintah bakal membentuk Badan Layanan Umum (BLU) guna menyediakan pasokan komoditas tersebut untuk PLN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, kontrak suplai batu bara ke PLN menggunakan term CIF (Cost, Insurance, Freight) atau pembelian batu bara dengan harga sampai di tempat.
Dengan kata lain tidak menerapkan skema Free on Board (FoB) atau membeli batu bara di lokasi tambang.
"PLN nanti bentuk BLU. Nanti bayar ke PLN dan membeli secara marketplace. Pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batu bara," jelasnya, Selasa (11/1).
Pembentukan BLU tersebut akan dirampungkan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Baca juga: Luhut : 14 Kapal Muatan Batu Bara Segera Dilepas Ekspor
Dalam materi usulan skema BLU untuk harga jual batu bara domestic market obligation atau DMO disebutkan bahwa harga yang dikenakan oleh PLN menimbulkan permasalahan.
Harga yang dipatok US$70 per ton (kalori 6.322 Kcal/Kg) itu berbeda dari harga pasar dunia atau dikisaran US$200 per ton. Hal ini menyebabkan tidak semua perusahaan melakukan supply batu bara kepada PLN
Kemenko Marves menyatakan, ketika harga di pasar di bawah US$70 per ton, perusahaan batu bara berlomba-lomba untuk menjual ke PLN.
Namun, ketika harga di pasar di atas US$70 per ton, banyak dari kelompok trader yang sudah memiliki komitmen penjualan ke PLN tidak komit terhadap perjanjian suplainya.
Luhut meminta agar PLN membeli batu bara dari perusahaan tambang yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik alias tidak membeli dari trader yang tidak memiliki tambang.
Selain itu, perusahaan negara itu didorong segera menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai batu bara. (A-2)
