Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KELUHAN Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditanggapi Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali.
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali menegaskan, untuk masalah disparitas harga yang dikeluhkan APBI, pemerintah mesti memberi solusi.
Dalam hal ini, ia mengatakan harus ada penganggaran yang memadai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Negara harus tegaskan di APBN pembelian batu bara dan LNG (liquefied natural gas) nasional Rp500 triliun/tahun untuk mendukung langkah operasional PLN,” tegas Rapsel, Kamis (6/1)
Sebelumnya, Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia dalam Market Review IDX Channel, mengeluhkan masalah harga jual untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional.
Harga pasar internasional diketahui dipatok pada angka USD 174 dolar per metrik ton. Sementara untuk pasokan ke PLN, harga jual batu bara dipatok hanya USD 70 dolar per metrik ton.
Menurut Hendra, sebelum harga batu bara DMO ke PLN dipatok sebesar USD 70 dolar per metrik ton, harga batu bara untuk listrik PLN tetap mengikuti harga pasar internasional.
Disparitas harga yang teramat besar itu, menurut Hendra, membuat masalah sering muncul.
Kendati demikian, kewajiban perusahaan tambang batu bara untuk mengalokasikan 25% produksinya ke industri dalam negeri, termasuk untuk ketenagalistrikan tetap mereka jalankan.
Pemenuhan DMO batu bara PLN itu sebagai bentuk komitmen mereka dalam membantu pemenuhan kebutuhan listrik nasional.
Dengan melihat komitmen para pengusaha, Rapsel menegaskan bahwa negara harus menghargai itu dengan langkah-langkah konkret melalui APBN.
“Silakan pemerintah memilih opsi penyertaan modal negara (PMN) atau smart financing,” tegas Rapsel yang juga politikus dari Partai NasDem. (RO/OL-09)
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Perusahaan tetap menjalankan strategi efisiensi biaya dan optimalisasi kontrak residual dari sektor perdagangan dan jasa batu bara.
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
SEMANGAT pemerintah untuk mendorong hilirisasi, khususnya pada komoditas batu bara, hingga saat ini masih belum ada titik terang.
PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) merealisasikan produksi batu bara sebesar 103,34% dari target tahunan.
Oli bekas, buangan padat dari pengolahan kelapa sawit, popok, kemasan oli bekas, serta berbagai jenis limbah lainnya kini menjadi bahan bakar.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved