Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebut penerimaan pajak dari industri sawit mencapai Rp20 triliun per tahun. Industri ini bahkan mampu menyerap jutaan pekerja.
"Penyediaan lapangan pekerjaan dari industri sawit memberikan kontribusi yang besar. Sekitar 16,2 juta pekerja terlibat di sektor ini, mulai dari sisi perkebunan sampai industri hilir," ungkap Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/12).
Dari angka tersebut, 4,2 juta pekerja merupakan tenaga langsung dan 12 juta lain tenaga tidak langsung. Eddy menuturkan, industri sawit juga menyerap 2,4 juta petani, baik petani rakyat maupun swadaya.
Dari sisi produksi sawit, sejak BPDPKS didirikan pada 2015 sampai saat 2020, rata-rata produksi sawit mencapai 39,84 juta metrik ton. "Untuk nilai konsumsi terhadap produk sawit dalam lima tahun atau dari 2015-2020 berada Rp5,2 triliun. Sedangkan rata-rata nilai ekspor per tahun sebesar US$20,67 miliar," jelas Eddy. Dengan menyumbang pajak Rp20 triliun per tahun, industri sawit dinilai memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara Indonesia.
Direktur Utama BPDPKS juga menyampaikan capaian kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2016 sampai dengan 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 hektare untuk 105.684 pekebun mencapai dana Rp6,59 triliun. Ini tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Baca juga: Sepanjang 2021, Tingkat Kemiskinan Belum Mampu Diturunkan
Capaian di tahun ini memang diakui Eddy menurun dibandingkan tahun sebelumnya antara lain disebabkan oleh legalitas lahan, khususnya terkait dengan kawasan hutan dan tumpang tindih lahan. "Permasalahan lain soal kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO (minyak mentah) yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali," urainya. (OL-14)
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Realisasi penerimaan option PKB dan BBNKB yang sudah mencapai 21%, sejauh ini sudah cukup bagus.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
Sistem outsourcing atau alih daya selama ini menjadi solusi efisiensi bagi berbagai perusahaan di Indonesia.
Setiap generasi sudah pasti memiliki perspektif, gaya, dan harapan masing-masing dengan keunikan sendiri. Begitu pula dengan tantangan-tantangan komunikasi.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berbicara tentang tarif sebagai raksasa yang menciptakan lapangan kerja.
LinkedIn Hiring Assistant dirancang untuk menangani tugas-tugas perekrutan yang repetitif dan memakan waktu.
Menjaga kesehatan mental dapat dimulai dengan menghadirkan batasan-batasan dengan rekan, ataupun atasan kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved