Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama yang berbuntut rencana mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendapat tanggapan beragam khususnya dari internal. Namun pernyataan mantan Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok ini dibatalkan.
"Pernyataan Ahok ini menimbulkan spekulasi baru bahwa dirinya bisa jadi menunggangi ancaman mogok tersebut. Pernyataan-pernyataan Ahok yang tidak berdasarkan itu bisa menciptakan image jelek mengenai Pertamina,” ujar konsultan komunikasi publik, Denny NJA, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).
Menurut Denny, sejak awal apa yang disebut Ahok sebagai rencana pemotongan gaji karyawan di perusahaan minyak plat merah itu tidak benar.
Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).
Baca Juga: Banyak Kasus Belum Tuntas, Haris: Kritik Arya ke Ahok tidak Tepat
Karyawan yang memilih skema WFH dengan sendirinya tidak akan menerima komponen biaya transportasi dalam struktur gaji yang mereka terima.
Penjelasan senada juga telah disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.
Namun, Ahok kembali buka suara dan mengatakan bahwa pemotongan gaji karyawan dibatalkan karena ada ancaman mogok FSPPB pada tanggal 29 Desember hingga 7 Januari mendatang. Keputusan itu menurut Ahok diambil setelah pertemuan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
Denny NJA yang juga Direktur Front Page itu menambahkan, Menteri Negara BUMN Erick Thohir perlu turun tangan untuk merapikan dan menertibkan pola komunikasi korporasi di Pertamina
"Jangan sampai, kerja keras Direksi Pertamina selama ini dirusak oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan,” tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: Ahok Beberkan Alasan Mogok Kerja Pegawai Pertamina
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu (20/8) sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Pemeriksaan Ahok dilakukan guna melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU).
Kortas Tipikor Polri melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik Polri menemukan bukti baru terkait rasuah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved