Pelanggar Kuota Penangkapan Ikan akan Disanksi Denda

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan denda bagi pihak yang melanggar kebijakan penangkapan terukur atau kuota ikan. Tujuh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mencontohkan, di WPPNRI 711 yang meliputi Laut Natuna, kuota tangkap dibatasi sebanyak 473 ribu ton per tahun.."Bisa 80% (kuota ikan) bakal diberikan ke investor. Mereka kalau mau masuk ada kuotanya, dia bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) nanti. Ada ketentuannya, kalau melebihi kuota, dia kena denda," ujarnya dalam talkshow Bincang Bahari Edisi Spesial di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (22/12).

Pihaknya akan menyediakan satelit pengawas untuk setiap pergerakan kapal yang berada di tujuh zona WPPNRI itu. Mereka yang boleh beraktivitas menangkap ikan, harus terlebih dahulu didaftarkan ke KKP alias tidak boleh yang ilegal.

"Kita ada satelit dan kapal yang mengawasi 24 jam. Kalau dia melebihi kuota, dia melawan ekologi dan harus ada denda. Entah itu bayar dua kali lipat atau kuotanya dibatasi di tahun depan," jelas Trenggono

Selain itu, kapal asing yang sudah mendapat izin untuk menangkap ikan diperairan Indonesia bakal dilarang membawa anak buah kapal atau pekerja asing asal negara tersebut. Hal ini ditujukan untuk menjamin lapangan kerja bagi nelayan nasional.

"Ada 93 ribu nelayan, by name by address di WPPNRI 711, misalnya. Mereka bisa menjadi ABK. Jadi, tidak boleh ada tenaga kerja dari luar negeri. Ini kita utamakan untuk nelayan lokal agar pendapatan mereka tetap," tandasnya.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur diharapkan bisa mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi karena ada perputaran uang Rp120,6 triliun. Kebijakan kuota ikan ini akan diberikan kepada industri atau investor, nelayan lokal dan untuk hobi. "Nelayan nantinya akan sejajar dengan investor, karena mereka sama-sama punya kuota. Nelayan juga bisa jual ikannya. Ini buat kesejahteraan mereka juga," pungkasnya. (OL-8)