Jumat 03 Desember 2021, 23:37 WIB

Pertamina Dikomplain Presiden, Legislator : Menteri BUMN Harus Evaluasi Komisaris 

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pertamina Dikomplain Presiden, Legislator : Menteri BUMN Harus Evaluasi Komisaris 

Dok. MI
Logo Pertamina

 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). 

Hal tersebut perlu dilakukan menyusul adanya komplain yang dilontarkan Presiden Joko Widodo terkait lambannya realisasi proyek investasi di perseroan. 

"Kita mendengar Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes karena proyek di Pertamina ini lamban. Saya mendengar itu lambat karena untuk proyek di atas US$30 juta, direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris," kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (2/12). 

Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan adalah proyek RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. 

Baca juga : Ada Pandemi, Koperasi Binaan Binaan Pertamina Field Tambun Ini Malah Kebanjiran Order

Andre mengatakan direksi Pertamina harus mengunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari komisaris terkait dua proyek tersebut. 

"Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban itu persetujuan Komisarisnya menunggu sampai 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan komisaris tutrunnya 6 bulan lebih. Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan Presiden agar investasi jalan," kata politisi Partai Gerindra itu. 

Menurutnya, persetujuan komisaris boleh saja dilakukan namun harus ada jangka waktu yang jelas. 

"Misal satu bulan untuk mengevaluasi, menginvestigasi, proyek itu. Jangan tidak jelas sampai berbulan-bulan," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Dok MI

Langkah Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Pakai Dana BPDPKS Dipuji

👤RO/Micom 🕔Kamis 20 Januari 2022, 16:14 WIB
Penggunaan dana BPDPKS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun...
Dok.Kementan

Perkuat Penyuluhan, Kementan Maksimalkan BPP Kostratani

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 16:05 WIB
Di era 4.0 saat ini, di mana pertanian kita telah beradaptasi dengan teknologi, SDM merupakan kata kunci utama peningkatan produktivitas...
ANTARA/NOVA WAHYUDI

Kemendag Buka Hotline Pantau Minyak Goreng Satu Harga

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 20 Januari 2022, 15:57 WIB
Kementerian Perdagangan menyediakan hotline 24/7 yang dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp 0812 1235 9337, surel...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya