Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
INVESTASI adalah jangkar pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, segala upaya menarik dana dari para investor harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (24/11).
"Urusan pelayanan perizinan harus semakin bagus. Saya senang tadi ada kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota yang mendapatkan anugerah untuk investasi baik realisasi maupun urusan perizinan," ujar Jokowi.
Baca juga: Presiden Jajal Traktor untuk Tanam Jagung
Ia menginstruksikan kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk betul-betul serius dan maksimal dalam memberikan layanan kepada para penanam modal baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.
"Karena dilayani dengan baik saja belum tentu investor jadi, apa lagi tidak dilayani dengan baik," tuturnya.
Seluruh instansi pemerintahan baik pusat dan daerah, sambung kepala negara, juga harus menerapkan cara kerja baru, pola-pola baru yang membuat sistem perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
Contohnya, melakukan terobosan dengan mempermudah pelayanan bagi para pelaku usaha kecil.
"Izin-izin berikan semua secara gratis, antarkan sampai ke rumah itu pelayanan. Gubernur, bupati, wali kota, tetapkan target, misalnya tahun ini 10 ribu usaha kecil dapat izin gratis," tutur mantan wali kota Solo itu.
Jika pengusaha kecil bisa memperoleh izin dengan cepat, mereka akan bisa langsung mengakses permodalan dan melakukan ekspansi bisnis.
Akhirnya peredaran uang semakin, semakin besar dan menimbulkan efek ke daya beli masyarakat.
"Konsumi jadi naik, pertumbuhan ekonomi juga naik. Larinya ke sana," tandasnya. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved