Menkeu Sebut Realisasi Belanja APBD Baru 59,62%

REALISASI belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 59,62% atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,74 triliun per akhir Oktober 2021. Padahal sekarang sudah menjelang akhir tahun.

"Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau dilihat berbagai daerah mereka hanya belanja di sekitar 50%," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kongres AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) Tahun 2021, Selasa (23/11).

Sri Mulyani menuturkan realiasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp705,34 triliun. Secara presentase terhadap pagu anggaran, realisasinya juga jauh lebih rendah.

Jika dilihat per jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun atau 24,3%, belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun atau 16,2%, belanja modal Rp67,64 triliun atau 5,5%, serta belanja lain Rp166,82 triliun atau 13,6%. Jika belanja dilihat per fungsi, realisasi belanja pendidikan sebesar Rp213,14 triliun atau 17,4% terhadap pagu dalam APBD dan naik 3,1% dibanding periode sama tahun lalu Rp206,74 triliun mencapai 19,2% terhadap APBD 2020.

"Serapan terbesar untuk belanja pendidikan yaitu belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik," ujar Sri Mulyani. Belanja kesehatan terserap Rp118,06 triliun atau 9,6% dari pagu dalam APBD 2021 dan naik 3,4% dibanding periode sama tahun lalu Rp114,2 triliun sekitar 10,6% dari target APBD 2020.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap perlu lebih cepat dalam menggunakan dan menyerap anggaran bidang kesehatan ini terutama untuk penanganan covid-19, dukungan vaksin, serta insentif tenaga kesehatan. Untuk belanja perlindungan sosial terserap Rp7,69 triliun yang hanya 0,6% dari pagu dalam APBD 2021 dan turun hingga 23,5% dibanding periode sama tahun lalu Rp10,04 triliun sehingga pemda perlu mendorong penyerapan bansos untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.

Ia menyebutkan secara persentase realisasi belanja tertinggi yaitu DI Yogyakarta yaitu 66,19% dan wilayah terendah di Maluku yaitu 39,23%. Nilai realisasi belanja tertinggi ialah Jawa Barat dan terendah Kalimantan Utara.

Sri menegaskan pemda harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021. Menurutnya, saat ini seluruh pemda justru mengalami surplus yakni pendapatan mereka lebih besar dibanding belanjanya sehingga tidak sinkron dengan pemerintah pusat yang sedang melakukan countercyclical melalui APBN.

Baca juga: Operasikan LRT Tanpa Masinis, KAI Siapkan Train Attendant

"Pemerintah pusat sedang mendorong pemulihan dengan defisit Rp540 triliun tetapi daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun. Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah belum sinkron," pungkasnya. (OL-14)