Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp414 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Hal ini dilakjkan dalam rangka tetap membantu masyarakat dan dunia usaha agar bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Untuk 2022 kita tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi,” ungkapnya dalam Kongres AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) Tahun 2021, Selasa (23/11).
Sri Mulyani menyebutkan fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Ia menjelaskan untuk anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun dan perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan Covid-19.
Sementara itu, untuk anggaran penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun merupakan tagging atas program eksisting pada Kementerian/Lembaga (K/L), TKDD dan pembiayaan yang angkanya masih bersifat sementara dan dalam proses koordinasi.
Secara rinci, bidang kesehatan Rp117,9 triliun akan digunakan untuk testing, tracing, treatment, perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing bersama BPJS, serta insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah.
Kemudian juga digunakan untuk vaksinasi yakni pengadaan vaksin baik dari pemerintah maupun mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah serta antisipasi kesehatan lainnya.
Pos perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.
Terakhir yakni pos penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun terdiri atas program kegiatanbterkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.
“Sama seperti 2021, kita berharap pengelola anggaran di K/L dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya kita tetap berjaga-jaga Covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan,” pungkas Sri Mulyani. (Des/OL-09)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
Kebijakan fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan.
Percepatan vaksinasi diharapkan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.
OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Kita berharap setelah kini Kota Depok masuk zona oranye, kerja keras semua pihak dapat turun menjadi kuning dan lalu hijau
Guna mempercepat pemulihan ekonomi, Pemprov DKI juga mendorong percepatan penerbitan izin bagi UMKM dengan layanan antar jemput izin bermotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved