Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menurunkan kembali tingkat kemiskinan hingga berada di kisaran 9% pada 2022 mendatang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanah Air pada Maret 2021 mencapai 10,14%.
Skor tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di 2020 yang hanya 9,78%. Bahkan, pada September 2019, jumlah kemiskinan hanya 9,22% dari total populasi.
"Arahan presiden terkait agenda kemiskinan, targetnya di 2022 itu kembali di bawah 10%. Di kisaran 8,5%-9%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/11).
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi telah disiapkan pemerintah.
Salah satunya adalah dengan menambah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu selama 3 bulan.
Baca juga : Bank Indonesia Prakirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 5,7% pada 2021
Bantuan tersebut akan diberikan pada 694 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain BLT Desa, bantuan berupa bahan pangan pokok senilai Rp300 ribu juga akan diberikan melalui program Kartu Sembako. Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan untuk 1,4 juta KPM.
Lebih ambisius lagi, kepala negara bahkan meminta agar kemiskinan ekstrem turun hingga 0% di 2024.
Target tersebut sudah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini.
"Program sudah berjalan di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi mulai tahun ini. Tahun depan kita lakukan di 212 kabupaten/kota dengan prioritas perluasan dan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 3%-3,5%. Pada 2023-2024 kita sasar 514 kabupaten/kota prioritas denan target capaian tingkat kemiskinan ekstrem 0%," tandasnya. (OL-7)
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved