Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menurunkan kembali tingkat kemiskinan hingga berada di kisaran 9% pada 2022 mendatang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanah Air pada Maret 2021 mencapai 10,14%.
Skor tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di 2020 yang hanya 9,78%. Bahkan, pada September 2019, jumlah kemiskinan hanya 9,22% dari total populasi.
"Arahan presiden terkait agenda kemiskinan, targetnya di 2022 itu kembali di bawah 10%. Di kisaran 8,5%-9%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/11).
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi telah disiapkan pemerintah.
Salah satunya adalah dengan menambah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu selama 3 bulan.
Baca juga : Bank Indonesia Prakirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 5,7% pada 2021
Bantuan tersebut akan diberikan pada 694 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain BLT Desa, bantuan berupa bahan pangan pokok senilai Rp300 ribu juga akan diberikan melalui program Kartu Sembako. Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan untuk 1,4 juta KPM.
Lebih ambisius lagi, kepala negara bahkan meminta agar kemiskinan ekstrem turun hingga 0% di 2024.
Target tersebut sudah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini.
"Program sudah berjalan di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi mulai tahun ini. Tahun depan kita lakukan di 212 kabupaten/kota dengan prioritas perluasan dan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 3%-3,5%. Pada 2023-2024 kita sasar 514 kabupaten/kota prioritas denan target capaian tingkat kemiskinan ekstrem 0%," tandasnya. (OL-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved