Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menurunkan kembali tingkat kemiskinan hingga berada di kisaran 9% pada 2022 mendatang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanah Air pada Maret 2021 mencapai 10,14%.
Skor tersebut lebih tinggi dari periode yang sama di 2020 yang hanya 9,78%. Bahkan, pada September 2019, jumlah kemiskinan hanya 9,22% dari total populasi.
"Arahan presiden terkait agenda kemiskinan, targetnya di 2022 itu kembali di bawah 10%. Di kisaran 8,5%-9%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/11).
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah strategi telah disiapkan pemerintah.
Salah satunya adalah dengan menambah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu selama 3 bulan.
Baca juga : Bank Indonesia Prakirakan Pertumbuhan Ekonomi Global 5,7% pada 2021
Bantuan tersebut akan diberikan pada 694 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain BLT Desa, bantuan berupa bahan pangan pokok senilai Rp300 ribu juga akan diberikan melalui program Kartu Sembako. Bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan untuk 1,4 juta KPM.
Lebih ambisius lagi, kepala negara bahkan meminta agar kemiskinan ekstrem turun hingga 0% di 2024.
Target tersebut sudah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini.
"Program sudah berjalan di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi mulai tahun ini. Tahun depan kita lakukan di 212 kabupaten/kota dengan prioritas perluasan dan tingkat kemiskinan ekstrem di angka 3%-3,5%. Pada 2023-2024 kita sasar 514 kabupaten/kota prioritas denan target capaian tingkat kemiskinan ekstrem 0%," tandasnya. (OL-7)
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved