Rabu 17 November 2021, 20:02 WIB

Syarat Modal Minimum Lembaga Keuangan Mikro Dinaikkan

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Syarat Modal Minimum Lembaga Keuangan Mikro Dinaikkan

Antara
Logo Otoritas Jasa Keuangan

 

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, akan mengatur ulang syarat perizinan baru lembaga keuangan mikro (LKM) terkait permodalan minimum.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1B Heru Juwanto mengatakan nominal permodalan pada aturan sebelumnya terlalu kecil, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional LKM dan sulit berkembang. Maka peningkatan modal diperlukan agar lembaga keuangan mikro lebih siap beroperasi.

Dalam aturan permodalan yang baru, untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa atau kelurahan wajib memiliki modal Rp300 juta dari yang sebelumnya hanya Rp50 juta.

Selanjutnya, untuk yang di wilayah kecamatan modal minimalnya sebesar Rp 500 juta dari sebelumnya Rp 100 juta.

Baca juga: Imingi Insentif, Luhut Minta Mobil Listrik Wuling Seharga Rp150 Juta

Terakhir, LKM yang memiliki cakupan wilayah di kota atau kabupaten harus menyetorkan modal hingga Rp 1 miliar. Sebelumnya, modal disetor untuk cakupan wilayah tersebut sebesar Rp 500 juta.

"Modal tersebut kita harap bisa meningkatkan pengadaan infrastruktur. Terus terang OJK masih kesulitan mendapat laporan keuangan secara tepat waktu dan keakuratan dari sisi laporan, karena terbatas sekali IT-nya bahkan ada transaksi manual," kata Heru, Rabu (17/11).

Ketentuan permodalan ini dikenakan pada pengajuan izin baru setelah POJK ini berlaku. Sementara itu, dalam ketentuan permodalan yang baru ini, 50% dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja. Kemudian, setoran modal LKM tidak berasal dari pinjaman, tindak pencucian uang, dan/atau pendanaan terorisme.

Ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara non tunai berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan, dengan batas pemberlakuan ketentuan hingga 1 Juli 2023.

"Kalau ada LKM yang sudah beroperasi tapi mereka belum mendapat izin dari OJK, maka mereka bisa izin dengan setoran modal non tunai sebelum Juli 2023. setelah itu semua harus tunai," pungkas Heru.(OOL-4)

Baca Juga

dok.pribadi

Jaro Ade Apresiasi Pemerintah, Masyarakat Boleh Mudik

👤mediaidonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:40 WIB
ADANYA pergerakan pemudik kedesa tentu memberikan stimulan ekonomi dan membantu menghidupkan geliat usaha kecil dan menengah didesa...
dok.Ant

Garuda Mendapat Perpanjangan PKPU Terakhir hingga 20 Juni

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:15 WIB
MASKAPAI Garuda Indonesia merespons positif putusan perpanjangan terakhir tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga 20...
Ist/Kementan

Cegah PMK, Kementan Serahkan Bantuan Obat-obatan dan APD di Lombok Barat

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:06 WIB
Kementan terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya