PEMERINTAH tengah menggodok skema bantuan insentif dan subsidi untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) untuk menarik minat konsumen. Pada 2030, ditargetkan 600 ribu unit untuk roda empat dan 2,45 juta unit untuk roda dua dengan energi listrik mengaspal di jalan raya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya tengah membujuk PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors) agar bisa menjual mobil listrik dengan harga terjangkau ke depan. Seperti diketahui, Wuling akan meluncurkan mobil listrik perdana di Indonesia tahun depan.
"Mahalnya harga EV menjadi tantangan kita. Kami akan memberikan insentif supaya harganya bisa terjangkau, seperti mobil Wuling itu. Kami meminta harganya sekitar Rp150 jutalah. Itu akan menjadi mobil rakyat di sini," kata Luhut dalam webinar, Rabu (17/11).
Dalam paparan Luhut, terlihat Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN dengan penjualan domestik mobil sebesar 1,1 juta unit dan 6,4 juta unit sepeda motor di 2018. Namun, berdasarkan studi Deloitte disebutkan, 61% responden Indonesia akan membeli EV jika harganya sama dengan kendaraan yang memiliki mesin pembakaran (ICE). Sekitar 23% responden akan membeli jika harga EV lebih murah.
"Kita harus sudah mulai menjual kendaraan motor listrik, infrastruktur sudah jalan. Pemerintah akan lihat secara integrasi ini semua," kata Luhut.
Selain insentif, pemerintah juga tengah menggodok rencana subsidi kendaraan listrik. Skema peminjaman atau leasing bakal diberikan ke masyarakat. "Sekarang kami lagi godok (subsidi). Seperti Hyundai, mereka sudah punya struktur pinjaman untuk mobil listrik. Ini harus disubsidi pemerintah," Luhut.
Baca juga: Presiden: Kawal Investasi Asing sampai Menetas
Menurutnya, dengan mengakomodasi hal itu, harga EV di Indonesia dapat terjangkau di banyak kalangan, sehingga bisa mendorong penjualan kendaraan listrik. "Subsidi itu gapnya 12% dengan mobil biasa. Harganya kalau tinggi orang enggak akan mampu. Sampai nanti volume (EV) bertambah, harga akan turun. Pasti pemerintah akan bertanggung jawab soal itu," tutupnya. (OL-14)
