Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ALIH kelola Blok Rokan dinilai berjalan baik. Hal itu terbukti, dari kontribusi Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke negara yang mencapai Rp2,7 Triliun selama dua bulan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto.
“Ini pertanda bahwa alih kelola dari pihak asing ke BUMN memang berjalan berjalan baik,” ujar Mulyanto kepada media pada Rabu (10/11).
Mulyanto menerangkan, sumbangan kepada negara terbagi menjadi dua. Pertama dari bagi hasil minyak dan kedua dari pajak. Dan besarnya konstribusi bagi negara, lanjut Mulyanto, sangat tergantung pada produksi minyak atau lifting pada wilayah kerja tersebut. Semakin tinggi lifting, tentu semakin besar bagian untuk negara.
“Semakin tinggi lifting, setelah dikurangi cost recovery, semakin besar pula bagian untuk negara,” ujarnya.
Begitupun, lanjut Mulyanto, harus dilihat fakta bahwa wilayah kerja Blok Rokan memang merupakan sumur tua. Karena sebelum dilakukan alih kelola kepada Pertamina, 9 Agustus 2021, Blok Rokan sudah terlebih dahulu ditangani PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama setengah abad.
Karena kondisi itulah, menurut Mulyanto, Pertamina tetap perlu melakukan pemboran baru dan penerapan teknik enhanced oil recovery (EOR) untuk mencapai target lifting.
Untuk itu pula Mulyanto berharap Pertamina terus bekerja keras agar dapat mencapai target lifting dan target pendapatan negara. Target lifting sendiri, kata Mulyanto, ditetapkan sebesar 165.000 barel per hari (BPH).
“Kita mensyukuri proses alih kelola dapat berjalan baik. Namun kinerja harus terus ditingkatkan, sehingga pendapatan negara dapat dicapai sesuai target. PHR harus terus bekerja keras dan smart,” tandas Mulyanto.
Mulyanto juga melihat manfaat besar kegiatan operasi Pertamina di Blok Rokan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peluang bisnis bagi pengusaha lokal. Selain itu, tentu saja peningkatan kesejahteraan dan dampak sosial ekonomi ke masyarakat di sekitar Blok Rokan, juga semakin tinggi.
“Mudah-mudahan efek domino secara ekonomi dan sosial semakin tinggi. Ownership dan sense of belonging juga tinggi, karena perusahaan milik negara,” tutupnya.
Sebelumnya, Pertamina mencatat, telah menyumbangkan pendapatan bagi negara sebesar Rp 2,7 triliun yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan lapangan minyak di Blok Rokan selama dua bulan.
Rincian penerimaan itu diberikan melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah.
Pertamina juga menyampaikan, perseroan mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig di Blok Rokan. Jumlah rig akan terus ditambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. (RO/OL-09)
Lifting perdana produk bahan bakar minyak berupa Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur dengan campuran minyak jelantah dari Kilang Cilacap menjadi kado HUT ke-80 RI dari Pertamina.
Salah satu program unggulan yang diterapkan di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang bernama Nona Nori, yang fokus pada pengelolaan potensi lokal berbasis rumput laut.
Kinerja Pertamina pada semester I 2025 dinilai sejalan dengan semangat HUT ke-80 Republik Indonesia. Capaian positif itu juga disebut sangat mendukung upaya pencapaian swasembada energi.
SKK Migas menyoroti capaian progres proyek yang ditargetkan menembus angka 70% pada kuartal I 2026.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap mencatat sejarah baru dengan mengirimkan perdana produk Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak jelantah
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah menyelesaikan tahapan pemasangan jacket dan topside anjungan lepas pantai OOA.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved