Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ALIH kelola Blok Rokan dinilai berjalan baik. Hal itu terbukti, dari kontribusi Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke negara yang mencapai Rp2,7 Triliun selama dua bulan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto.
“Ini pertanda bahwa alih kelola dari pihak asing ke BUMN memang berjalan berjalan baik,” ujar Mulyanto kepada media pada Rabu (10/11).
Mulyanto menerangkan, sumbangan kepada negara terbagi menjadi dua. Pertama dari bagi hasil minyak dan kedua dari pajak. Dan besarnya konstribusi bagi negara, lanjut Mulyanto, sangat tergantung pada produksi minyak atau lifting pada wilayah kerja tersebut. Semakin tinggi lifting, tentu semakin besar bagian untuk negara.
“Semakin tinggi lifting, setelah dikurangi cost recovery, semakin besar pula bagian untuk negara,” ujarnya.
Begitupun, lanjut Mulyanto, harus dilihat fakta bahwa wilayah kerja Blok Rokan memang merupakan sumur tua. Karena sebelum dilakukan alih kelola kepada Pertamina, 9 Agustus 2021, Blok Rokan sudah terlebih dahulu ditangani PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama setengah abad.
Karena kondisi itulah, menurut Mulyanto, Pertamina tetap perlu melakukan pemboran baru dan penerapan teknik enhanced oil recovery (EOR) untuk mencapai target lifting.
Untuk itu pula Mulyanto berharap Pertamina terus bekerja keras agar dapat mencapai target lifting dan target pendapatan negara. Target lifting sendiri, kata Mulyanto, ditetapkan sebesar 165.000 barel per hari (BPH).
“Kita mensyukuri proses alih kelola dapat berjalan baik. Namun kinerja harus terus ditingkatkan, sehingga pendapatan negara dapat dicapai sesuai target. PHR harus terus bekerja keras dan smart,” tandas Mulyanto.
Mulyanto juga melihat manfaat besar kegiatan operasi Pertamina di Blok Rokan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peluang bisnis bagi pengusaha lokal. Selain itu, tentu saja peningkatan kesejahteraan dan dampak sosial ekonomi ke masyarakat di sekitar Blok Rokan, juga semakin tinggi.
“Mudah-mudahan efek domino secara ekonomi dan sosial semakin tinggi. Ownership dan sense of belonging juga tinggi, karena perusahaan milik negara,” tutupnya.
Sebelumnya, Pertamina mencatat, telah menyumbangkan pendapatan bagi negara sebesar Rp 2,7 triliun yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan lapangan minyak di Blok Rokan selama dua bulan.
Rincian penerimaan itu diberikan melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah.
Pertamina juga menyampaikan, perseroan mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig di Blok Rokan. Jumlah rig akan terus ditambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. (RO/OL-09)
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved