Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ALIH kelola Blok Rokan dinilai berjalan baik. Hal itu terbukti, dari kontribusi Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke negara yang mencapai Rp2,7 Triliun selama dua bulan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto.
“Ini pertanda bahwa alih kelola dari pihak asing ke BUMN memang berjalan berjalan baik,” ujar Mulyanto kepada media pada Rabu (10/11).
Mulyanto menerangkan, sumbangan kepada negara terbagi menjadi dua. Pertama dari bagi hasil minyak dan kedua dari pajak. Dan besarnya konstribusi bagi negara, lanjut Mulyanto, sangat tergantung pada produksi minyak atau lifting pada wilayah kerja tersebut. Semakin tinggi lifting, tentu semakin besar bagian untuk negara.
“Semakin tinggi lifting, setelah dikurangi cost recovery, semakin besar pula bagian untuk negara,” ujarnya.
Begitupun, lanjut Mulyanto, harus dilihat fakta bahwa wilayah kerja Blok Rokan memang merupakan sumur tua. Karena sebelum dilakukan alih kelola kepada Pertamina, 9 Agustus 2021, Blok Rokan sudah terlebih dahulu ditangani PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selama setengah abad.
Karena kondisi itulah, menurut Mulyanto, Pertamina tetap perlu melakukan pemboran baru dan penerapan teknik enhanced oil recovery (EOR) untuk mencapai target lifting.
Untuk itu pula Mulyanto berharap Pertamina terus bekerja keras agar dapat mencapai target lifting dan target pendapatan negara. Target lifting sendiri, kata Mulyanto, ditetapkan sebesar 165.000 barel per hari (BPH).
“Kita mensyukuri proses alih kelola dapat berjalan baik. Namun kinerja harus terus ditingkatkan, sehingga pendapatan negara dapat dicapai sesuai target. PHR harus terus bekerja keras dan smart,” tandas Mulyanto.
Mulyanto juga melihat manfaat besar kegiatan operasi Pertamina di Blok Rokan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peluang bisnis bagi pengusaha lokal. Selain itu, tentu saja peningkatan kesejahteraan dan dampak sosial ekonomi ke masyarakat di sekitar Blok Rokan, juga semakin tinggi.
“Mudah-mudahan efek domino secara ekonomi dan sosial semakin tinggi. Ownership dan sense of belonging juga tinggi, karena perusahaan milik negara,” tutupnya.
Sebelumnya, Pertamina mencatat, telah menyumbangkan pendapatan bagi negara sebesar Rp 2,7 triliun yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan lapangan minyak di Blok Rokan selama dua bulan.
Rincian penerimaan itu diberikan melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp 2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp 607,5 miliar termasuk pajak-pajak ke daerah.
Pertamina juga menyampaikan, perseroan mengebor lebih dari 79 sumur dengan mengoperasikan 16 rig di Blok Rokan. Jumlah rig akan terus ditambah untuk mendukung upaya pencapaian target jumlah sumur tajak yang ingin dicapai. (RO/OL-09)
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved