Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
EKONOMI wilayah Palestina menunjukkan tanda-tanda pemulihan tetapi masih menghadapi tantangan serius. Tantangan itu termasuk pengangguran yang sangat tinggi dan kondisi sosial yang memburuk di Gaza. Bank Dunia mengatakan hal tersebut, Selasa (9/11).
"Pada paruh pertama 2021, pertumbuhan ekonomi Palestina mencapai 5,4% dan diperkirakan mencapai 6% tahun ini," kata Bank Dunia dalam suatu laporan. Namun, pertumbuhan ekonomi pada 2022 diprediksi melambat menjadi sekitar 3%.
"Jalan ke depan masih belum pasti," kata Kanthan Shankar, Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Palestina. Ia menambahkan bahwa kemajuan tergantung pada tindakan terkoordinasi oleh semua pihak dalam merevitalisasi ekonomi dan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk muda.
Jalur Gaza terpukul keras selama 11 hari konflik dahsyat dengan Israel pada Mei. Ekonomi juga dipengaruhi oleh pembatasan yang diberlakukan untuk membendung penyebaran virus korona.
Di Gaza, daerah kantong Palestina berpenduduk dua juta orang yang dikendalikan oleh Islamis Hamas, pengangguran mencapai 45%. Tingkat kemiskinan telah meningkat menjadi 59% dari 43% lima tahun lalu. "Kondisi kehidupan yang mengerikan dan ketergantungan yang tinggi pada bantuan sosial rakyat Gaza menjadi perhatian khusus," kata Shankar.
Di Tepi Barat yang diduduki Israel, tingkat pengangguran sekitar 17%. "Situasi fiskal Otoritas Palestina (PA) tetap sangat menantang dan tidak lagi dapat meminjam dari bank domestik," kata Bank Dunia.
Baca juga: Israel Klaim Jatuhkan Drone Hamas dari Gaza
Defisit PA diperkirakan mencapai US$1,36 miliar pada 2021. Bank Dunia meminta para donor untuk membantu mengurangi defisit anggaran dan transfer sistematis pendapatan yang diperoleh Israel dari bisnis yang beroperasi di Area C Tepi Barat dalam kendali Israel di bawah Kesepakatan Oslo 1995. "Melepaskan sebagian dari dana ini akan memberikan pembiayaan cepat yang sangat dibutuhkan di masa-masa sulit ini," tambahnya. (AFP/OL-14)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
MESKIPUN menghadapi penangkapan, deportasi, dan konfrontasi dengan aparat keamanan Mesir, sejumlah peserta Global March to Gaza atau Konvoi Global ke Gaza tetap bersikeras bertahan di Kairo.
AKTIVIS pro-Palestina yang berkumpul dengan tujuan mematahkan blokade Israel terhadap Gaza mundur ke Misrata di Libia barat setelah diblokade oleh pihak berwenang di wilayah timur negara itu.
PULUHAN ribu orang berpakaian merah berbaris melalui jalan-jalan di Den Haag dan di Brussels untuk menuntut lebih banyak tindakan pemerintah mereka terhadap genosida di Gaza.
ENTITAS baru yang didukung Amerika Serikat dan Israel untuk memberi bantuan pangan di Jalur Gaza, Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), ternyata menimbulkan banyak masalah dan tanda tanya.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved