Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Serikat Karyawan Garuda meminta pemerintah agar segera mengupayakan penyelamatan masalah finansial maskapai nasional itu lewat penyuntikan bantuan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Seperti diketahui, Garuda memiliki utang segunung sebesar Rp70 triliun.
Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Tommy Tampatty berpendapat, ada dua permasalahan besar yang dialami pada bisnis Garuda Indonesia, yaitu dampak dari pandemi covid-19 dan dampak dari beban utang yang timbul karena salah kelola di masa lalu.
"Maka dari itu sudah sewajarnya pemerintah sebagai pemilik 60,54% saham (Garuda) harus membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan kegiatan operasional," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/11).
Terkait dengan beban utang masa lalu, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN diminta oleh Serikat Karyawan ikut bertanggungjawab. Tommy beralasan karena menteri tersebut yang memiliki wewenang mengangkat dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan pelat merah yang memiliki kode emiten GIAA itu.
"Menteri BUMN juga menyetujui perencanaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat di masa lalu adalah pemerintah atau Menteri BUMN masa lalu. Untuk kepentingan penyelesaian utang tersebut, pemerintah harus menyatakan menjamin semua utang tersebut, walaupun yang akan menyicil adalah Garuda Indonesia dari hasil kegiatan operasional," jelas Tommy.
Dia berpandangan, jaminan dari negara ini akan dibutuhkan karena untuk kepentingan membangun kembali rasa kepercayaan kreditur, lessor, vendor dalam rangka melakukan restrukturisasi dan negoisasi perseroan.
Meskipun ada opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) akibat utang segunung maskapai yang mencapai Rp70 triliun, Kementerian BUMN tak berminat menyuntikan dana dari PMN ke Garuda.
"Mengenai opsi, apakah ada PMN dan sebagainya, kami saat ini berusaha betul, supaya sedikit-sedikit tidak di suntik PMN yang rugi (perusahaan BUMN), jangan gitu. Kita harus membangun namanya BUMN-BUMN yang sehat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam rekaman video, Senin (25/10).
Kementerian BUMN, ungkapnya, lebih memfokuskan usaha penyelamatan krisis Garuda lewat negoisasi dengan para lessor terkait utang dalam menyewa pesawat selama ini. (Ins)
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja senilai Rp 600 ribu pada Juni dan Juli 2025
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol bersama Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat menggelar sosialisasi manfaat layanan tambahan (MLT) bagi pekerja.
PEKERJA adalah aset utama. Melalui lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif, perusahaan perlu membangun fondasi kokoh bagi pertumbuhan bisnis dan peningkatan kualitas layanan.
BANTUAN Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang digelontorkan pemerintah pada Juni hingga Juli 2025 dinilai tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan disalurkan kepada seluruh pekerja yang terdaftar sebagai penerima.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved