Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai Indonesia masih punya daya tarik bagi investor asing. Di masa pandemi covid-19, beberapa kajian survei menunjukan tingkat penanaman modal asing (FDI) dunia turun 30-40%.
Akan tetapi, penurunan investasi FDI di Indonesia tidak lebih dari 7,5%. "Artinya, kepercayaan dunia ke Indonesia sebenarnya semakin baik. Apalagi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah kita implementasikan, sekalipun belum maksimal," jelas Bahlil dalam seminar virtual, Kamis (21/10).
Pada 2021, Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan untuk mencapai realisasi investasi sebesar Rp 900 triliun. Hingga hari ini, investasi yang sudah terealisasikan sebesar 49,6% dari target.
Baca juga: Kang Emil: April 2022 Mobil Listrik Sudah Diproduksi di Karawang
Dari realisasi 49,6%, sebanyak 50,2% berasal dari penanaman modal asing (FDI) dan 49,8% merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Adapun dari 49,8% PMDN tersebut, komposisi penempatan investasi di Jawa dan luar wilayah Jawa, yaitu 49% berbanding 51%.
"Kekuatan investasi domestik kalau diurus dengan baik, akan cukup memberikan kesempatan lebar. Terbukti di 2020 lalu, ketika FDI sedang turun, ternyata yang menutupi kejomplangan itu adalah PMDN," imbuh Bahlil.
Bahlil mengakui masih banyak investasi yang sudah disepakati, namun tidak kunjung direalisasikan. Hal itu disebabkan berbagai persoalan, seperti tanah, tumpang tindih kepentingan, hingga perizinan.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM pun mengawal investor end to end, dari hulu ke hilir, serta membentuk tim untuk mengecek satu per satu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 7,07% dikontribusikan sektor konsumsi dan investasi.
Baca juga: Penyaluran Kredit di Triwulan III Melambat, Namun Meningkat di Triwulan IV
Posisi tumbuhnya konsumsi pun sudah mencapai puncaknya, sehingga tinggal investasi yang harus didorong. Kolaborasi antar kementerian dikatakannya telah terimplementasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Kini, sedang didorong pada hilirisasi sebagai bentuk penerjemahan transformasi ekonomi.
"Untuk hilirisasi, khususnya nikel, akan merambah ke material lainnya. Bahwa, tetap hilirisasi ini harus dijadikan industri yang minimal 70% nilai tambahnya masuk ke Indonesia," pungkasnya.
Terkait persoalan insentif dan kawasan industri, pemerintah telah menyiapkan kawasan industri di Batang, dengan lahan yang lebih murah dan perizinan diurus pemerintah. Investor yang melakukan investasi di luar Jawa, lanjut dia, akan diberikan insentif untuk mendorong substitusi impor dan menciptakan nilai tambah produk.(OL-11)
Dunia usaha mengusulkan adanya debirokratisasi yakni penyederhanaan dan self-assessment untuk bangunan industri berisiko rendah.
Riyatno menambahkan, usaha mikro kecil yang dengan risiko rendah hanya perlu waktu 30 menit untuk mengurus Nomor Induk Berusaha.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
pemerintah tetap perlu memerhatikan substansi permohonan sebuah acara sebelum perizinannya diberikan.
Menurut Kepala Negara, dirinya kerap menerima laporan bahwa pelayanan dalam platform OSS tidak secepat yang digembar-gemborkan.
Apabila sampai batas waktu PSE mengalami hambatan saat mendaftar lewat OSS, Kominfo mempersilakan untuk mengirim pendaftaran secara manual.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved