Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SURVEI Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulanan (qtq), penyaluran kredit baru pada triwulan III 2021 melambat dari periode sebelumnya.
Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru pada triwulan III 2021 sebesar 20,9%, atau lebih rendah dibandingkan 53,9% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit baru terindikasi pada seluruh jenis kredit.
Lalu, terindikasi dari SBT yang tercatat positif pada kredit investasi (SBT 34,4%) dan kredit konsumsi (SBT 49,8%). Secara sektoral, penyaluran kredit baru tertinggi pada sektor konstruksi, dengan SBT sebesar 55,8%. Kemudian, diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, serta sektor industri pengolahan dengan SBT masing-masing sebesar 55,7% dan 48,9%.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Masih Tahan Suku Bunga Acuan
Pada triwulan IV 2021, Bank Indonesia memprakirakan kredit baru tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan permintaan kredit baru pada triwulan IV 2021 sebesar 90,9%, atau lebih tinggi dibandingkan 20,9% pada triwulan sebelumnya.
Adapun perkiraan pertumbuhan itu mengindikasikan kinerja pembiayaan yang semakin membaik pada triwulan IV 2021. "Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru triwulan IV 2021 adalah kredit modal kerja. Diikuti oleh kredit investasi dan kredit konsumsi," jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Kamis (21/10).
Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit kepemilikan rumah/apartemen masih menjadi prioritas utama. Itu diikuti oleh penyaluran kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor. Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2021 diprioritaskan pada sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian industri pengolahan dan konstruksi.
Baca juga: Perbankan Diminta Identifikasi UMKM yang Bisa Disalurkan Kredit
Kebijakan penyaluran kredit triwulan IV 2021 diprediksi lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan prakiraan meningkatnya pertumbuhan kredit baru, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan IV 2021 juga diprediksi lebih longgar dibandingkan periode triwulan sebelumnya.
Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) minus 0,4%, atau lebih rendah dibandingkan 2,0% pada triwulan sebelumnya. Standar penyaluran kredit yang lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya diperkirakan terjadi pada kredit konsumsi (selain KPR) dan kredit modal kerja.
Sementara itu, aspek kebijakan penyaluran kredit yang diprakirakan lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya. Dalam hal ini, mencakup jangka waktu, suku bunga dan biaya persetujuan kredit.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Persetujuan telah diberikan untuk penerbitan kredit plastik untuk Inoctcle berdasarkan verifikasi daur ulang 84.000 metrik ton limbah plastik
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved