Program Patriot Diharapkan Turut Bantu Pertumbuhan Ekonomi Digital

PEMAIN digital terkemuka di Indonesia, Grab bersama Ovo, platform pembayaran digital, rewards dan layanan finansial terdepan di Indonesia, Kamis (21/10) meluncurkan Patritot (Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah).

Patriot adalah program jangkar untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi di Tawang Arum Balaikota, Surakarta, Jawa Tengah.

Program ini  menjadi langkah strategis bagi Grab dan Ovo untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Diluncurkan di Kota Surakarta, yang menempati peringkat ketujuh nasional dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang dikeluarkan Bank Indonesia. Grab Ovo Patriot melingkupi beberapa inisiatif dari kedua perusahaan tersebut yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi online, baik dari sektor ritel maupun pemerintah. 

Grab Ovo Patriot  berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka menyambut baik inisiatif pembayaran secara cashless karena tidak hanya memudahkan penjual dan pembeli, tetapi juga bagi para kepala dinas. Pencapaian pemerintah menjadi meningkat.

“Sudah ada 44 pasar tradisional yang kami siapkan untuk onboarding termasuk diantaranya Pasar Legi dan Purwasari. Kami akan melakukan edukasi terhadap penjual dan juga pembeli agar terbiasa dengan situasi sekarang. Pandemi memaksa kita sebagai pembeli dan penjual untuk lebih melek digital. Mari kita beri dukungan untuk para UMKM di Indonesia,” jelas Gibran.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan, “Seiring dengan bergeraknya kita ke dalam era ekonomi baru, pemanfaatan teknologi pembayaran digital memiliki peran yang sangat penting. Upaya Grab dan Ovo dalam mendukung perluasan akseptasi QRIS bagi pedagang pasar serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, patut diapresiasi."

"Dengan semakin terbentuknya perilaku yang mengutamakan transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan aman, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lebih cepat, baik dari sektor ritel maupun penerimaan pemerintah,” jelas Perry.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyambut baik inisiatif Grab Ovo Patriot yang membantu pedagang pasar masuk dalam ekosistem digital.

“Jika pada tahun 2020 lalu ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi 4% terhadap PDB kita, maka pada tahun 2030 kontribusi ekonomi digital akan mencapai setidaknya 18% dari PDB," ujar Mendag.

"Oleh karena itu, sejak awal tahun ini kementerian perdagangan berkomitmen untuk memprioritaskan akselerasi dan transformasi digital di sektor perdagangan," katanya.

"Beberapa program sudah mulai berjalan, mulai dari membantu para UMKM untuk onboarding ke platform digital, program digitalisasi di pasar rakyat hingga penataan kebijakan e-commerce yang berkeadilan,” jelas Lutfi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menilai langkah perusahaan teknologi seperti Grab dan Ovo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara merupakan wujud patriotik kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Penerapan transaksi non tunai yang dilakukan di 12 daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah rata-rata hingga 11,1% bahkan di kota Surakarta melalui inovasi online pembayaran pajak solo destination PAD nya meningkat sebesar 16% atau 118 miliar dalam waktu 3 tahun. Ini tentu merupakan pencapaian yang sangat baik dan tentu bisa ditiru oleh daerah-daerah lain,” paparnya.

Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM, menjelaskan, pemanfaatan teknologi yang tinggi oleh masyarakat sejak pandemi Covid-19 harus ditangkap sebagai peluang bagi pedagang pasar dan pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US$44 miliar sehingga pemerintah mendorong percepatan transformasi digital di seluruh aspek penunjang aktivitas ekonomi, termasuk pedagang pasar. Harapannya, inovasi teknologi ini juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Adanya program Grab Ovo Patriot diharapkan membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hal ini diungkapkan Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia.

“Kolaborasi Grab dan Ovo diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024," kata Ridzki.

"Di Kota Solo sendiri, saat ini tercatat ada 82.531 UMKM yang beroperasi, dan kami percaya setiap UMKM ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dapat berkembang pesat di ranah digital. Melalui program ini, kami juga memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang aman,” jelas Ridzki.

Digitalisasi Pasar di Solo saat ini terdiri dari empat zona pasar dan UMKM Solo, yaitu Pasar Gede, Pasar Nusukan- Pasar Gilingan, Pasar Jongke-Pasar Kembang, dan Pasar Kliwon.

Grab bersama Ovo melakukan edukasi dan adopsi platform digital (onboarding) pedagang pasar ke dalam ekosistem digital dan metode pembayaran QRIS.

Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan Ovo, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama.

Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur Ovo menjelaskan, “Surakarta menjadi kota percontohan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dalam Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Untuk itu OVO telah menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam menyediakan layanan pembayaran PBB di kota Surakarta." (RO/OL-09)