Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
PRESIDEN Joko Widodo meminta agar perusahaan BUMN yang sakit langsung ditutup ketimbang membebani negara dengan suntikan modal. Presiden menilai pengelolaan BUMN di masa lalu kerap dimanjakan dengan sehingga pengelolaan secara profesional tidak berjalan baik. Presiden menyatakan saat ini tidak ada lagi suntikan modal bagi BUMN 'sakit'.
"Kalau Pak Menteri sampaikan ke saya ada BUMN kondisinya seperti ini, kalau saya langsung tutup aja! Enggak ada selametin-selametin gimana kalau sudah begitu," tegas Jokowi.
Hal itu disampaikannya di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dan para Direktur Utama BUMN dalam pengarahan di Manggarai Barat, NTT, Kamis (14/10). Rekaman video itu dirilis Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10).
Presiden menginginkan transformasi pengelolaan BUMN agar pengelolaannnya secara profesional dan mampu bersaing global. Perusahaan BUMN, imbuhnya, harus berani berkompetisi, bersaing, dan mengambil risiko.
Karena itu, Presiden menginginkan para pimpinan BUMN membuat kultur kerja yang mendorong profesionalisme dan daya saing tinggi tersebut.
Presiden menyinggung agar BUMN jangan sampai seperti birokrasi yang ruwet. Presiden mencontohkan pernah ada yang mengadu mengenai proses perizinan pembangkit listrik yang memakan waktu hingga tujuh tahun.
"Ada yang tujuh tahun mengadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele begitu. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit begitu. Sudah kementeriannya berbelit-belit, di daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-belit lagi," ucapnya.
Kepala Negara pun meminta BUMN melakukan adaptasi model bisnis dan teknologi. Terjadinya revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi covid-19 mengharuskan semua sektor berbenah.
"Mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi," ujar Jokowi. (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved