Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
JANGAN cuma jadi tukang gali. Permintaan itu ditekankan Presiden Joko Widodo kepada semua pelaku usaha di Tanah Air.
Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, baik hayati maupun nonhayati. Namun, selama ini, kekayaan itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.
Sangat banyak hasil tambang, hasil hutan, hasil laut yang dikeruk dan langsung diekspor tanpa diolah terlebih dulu. Akhirnya, Indonesia tidak bisa menikmati nilai tambah yang semestinya bisa diperoleh dalam jumlah besar.
"Dengan mengekspor mentah, kita memang dapat uang dari situ tapi nilai tambahnya nol. Artinya, kalau hasil tambang, jangan hanya jadi tukang gali saja. Kalau kita cuma jadi tukang gali, kirim ke luar, negara lain yang punya smelter mengolah menjadi barang jadi, kemudian dijual lagi ke sini. Kita beli dengan harga mahal. Tidak bisa lagi seperti itu," kata Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII 2021 Lemhannas RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).
Baca juga: Mendag: RI Komitmen Tingkatkan Nilai Tambah Sektor Pertambangan
Tidak hanya pada produk tambang, penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi juga harus dilakukan di semua komoditas unggulan seperti ikan, kayu, nikel, bauksit dan lain-lain.
"Semua komoditas harus kita dorong hilirisasi. Misalnya nikel. Itu harus bisa kita olah jadi katoda baterai, stainless steel. Nanti diintegrasikan dengan industri otomotif karena peluang ke depan adalah mobil listrik. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan karena mengekspor dalam bentuk mentah," tutur Kepala Negara.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved