Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Poso Energy yang telah membangun dan berinvestasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Tak hanya itu, Sugeng menilai investasi di bidang energi yang dilakukan oleh Poso Energy ini bisa menjadi pilot project bagi pembangunan PLTA di daerah lain di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sugeng saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2, di Poso, Sulteng, Jumat (1/10/2021). Kunjungan tersebut dipandu langsung oleh Founder Poso Energy Jusuf Kalla.
“Membangun PLTA itu tidak mudah, di sini saja butuh investasi Rp15 triliunan. Hebatnya lagi ini dikerjakan sendiri oleh anak bangsa, hanya turbin yang impor. Biasanya kan kalau PLTA yang bangun asing, ada dari Jepang dan Prancis dan sebagainya,” terang Sugeng.
Sugeng mengungkapkan potensi pembangkit hidro di Tanah Air sangatlah besar, ada sekitar 42.000 MW. Sementara yang telah dibangun tidak sampai 20%. Poso Energy sendiri telah mengoperasikan dua PLTA-nya, PLTA Poso 1 mampu menghasilkan 195 Mega Watt (MW) sedangkan PLTA Poso 2 sejumlah 120 MW.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, energi terbarukan bukan lagi menjadi pilihan bagi Indonesia, namun sudah menjadi keharusan. "Energi fosil sudah jadi masalah, di samping keterbatasan juga polutif. Kita ingin meninggalkan energi yang handal dan bersih, PLTA ini salah satunya,” tegasnya.
Sebagai upaya mendukung hadirnya Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTA dan pembangkit bersih dan terbarukan lainnya, terang Sugeng, Komisi VII tengah membahas Rancangan Undang-undang EBT.
“Sekarang sudah di Baleg, nanti di dorong ke Bamus lalu ke Komisi VII. Pemerintah juga akan mengirimkan Surpres untuk pembahasan di kementerian terkait. Insya Allah tahun ini selesai,” pungkasnya. (OL-10)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved