Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Susun (Rusun) Pasar Rumput yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (20/9) merupakan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan hunian layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Rusun yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Balai Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan sejak 2016 itu, berkapasitas 1.984 unit hunian dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) untuk mendukung aktivitas penghuni dan warga sekitarnya.
Keberadaan Rusun Pasar Rumput terletak yang di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
"Keberadaan pasar dengan fasos dan fasum yang lengkap ini memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya,” ucap Presiden Joko Widodo, dalam keterangan resminya.
Rusun Pasar Rumput dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan hunian nyaman dan layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Lokasi rusun sangat strategis berdekatan dengan jalur busway dan jalur kereta dapat memudahkan mobilitas sekaligus meningkatkan produktivitas para penghuni.
"Rusun Pasar Rumput ini juga istimewa karena juga didukung oleh jalur transportasi yang sangat baik, terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas,” jelas Presiden Jokowi.
Baca juga : Merger Indosat-Hutchison Harus Ciptakan Iklim Persaingan Usaha Sehat
Selain itu, Presiden menuturkan, keberadaan rusun ini juga dapat menampung masyarakat dari sisi Sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR.
“Tinggal di rusun bakal mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati dalam menghuni rusun seperti menjaga kebersihan, ketenangan, dan kenyamanan. Setiap penghuni harus saling jaga,” kata Menteri Basuki.
Untuk diketahui, Rusun Pasar Rumput dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I mulai 2016 dan telah selesai sejak 2020.
Rusun Pasar Rumput menggunakan konsep mixed-use development dan memiliki 1.984 unit hunian tipe 36 yang terdapat di lantai 4 sampai lantai 25. Selain itu, pada lantai 1 rusun ini juga dibangun pasar dengan 318 kios dan 350 los, pada lantai 2 terdapat 649 kios, serta pada lantai 3 terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial. (RO/OL-7)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved