Termotivasi Jokowi, Penggiat UMKM NU Gratiskan Biaya Urus Legalitas UMKM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menerima Asosiasi Pedagang dan Paguyuban UMKM Nasional pada Rabu (15/9), di Istana Negara. Membahas beberapa persoalan krusial, salah satunya masih sulitnya kepengurusan legalitas atau perizinan para pelaku UMKM nasional.

Jokowi sendiri meminta 30 juta pelaku UMKM untuk segara masuk kedalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dimana program ketahanan dan pertumbuhan UMKM ditengah pandemi Covid-19 ini, mutlak memerlukan peran aktif serta sinergitas segenap eksponen UMKM.

Menjawab persoalan sekaligus wujud nyata dukungannya kepada pemerintah dalam segenap upaya menjaga ketahanan dan pertumbuhan UMKM tanah air, penggiat UMKM nasional, Witjaksono, menginisiasi kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas atau perizinan bagi 1000 orang pelaku UMKM.

“Pertama, Saya tergerak dan termotivasi melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1000 UMKM ini, setelah melihat wujud nyata betapa luar biasa daya upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM ditengah pandemi Covod-19,” Program ini kita galakkan dengan nama Bantuan Produktif (BanPro), kata Witjaksono kepada wartawan, Senin, (20/9).

Witjaksono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) ini berharap kegiatan kecilnya dapat diikuti oleh penggiat UMKM nasional lainnya untuk menyelesaikan permasalahan legalitas dan perizinan, guna mempercepat akselerasi program BBI bagi segenap pelaku UMKM diseluruh wilayah dan penjuru tanah air.

Apalagi, tokoh muda NU ini menilai UMKM masih menjadi urat nadi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia hingga saat ini, khususnya dimasa pandemi Covid-19.

“Ingat, UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan, bangsa dan negara Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia,” jelas Witjaksono.

Disisi lain, entrepreneur muda NU ini meminta koleganya sesama pelaku UMKM untuk benar-benar memanfaatkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM Rp 1,2 juta yang cair September 2021 ini, bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka.

BPUM yang di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 sendiri, akan membagikan Banpres produktif senilai Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM.

“Keberpihakan kepada kita (UMKM) jelas dan nyata. Bukan hanya memikirkan, negara hadir melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM ditengah masa-masa sulit seperti ini. UMKM harus tangguh dan tumbuh untuk menjadi pondasi kokoh kebangkitan ekonomi Indonesia,”pungkas Witjaksono. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Tingkatkan Nilai Tambah Olahan Cabai dengan Metode Pengeringan