Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENERAPAN pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berlangsung selama beberapa minggu belakangan mulai menunjukkan penurunan. Salah satunya untuk wilayah PPKM Jawa-Bali yang sebelumnya masuk pada level 4, saat ini turun ke level 3.
Tren positif itu terus dijaga oleh pemerintah guna meningkatkan penanganan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penyaluran bantuan subsidi upah.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan secara langsung pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif oleh Bank BRI bagi penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tahun ini untuk pekerja/buruh di beberapa perusahaan di Tangerang Selatan, di antaranya PT. L ‘essential, Tangerang, Banten, Kamis (16/9).
“Dari sejumlah 420 pekerja perusahaan tersebut yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 352 pekerja ditetapkan memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU yang disalurkan pada tahap 3 di Bank BRI,” ujar Ida.
Menaker menyatakan, pekerja/buruh di Perusahaan tersebut mendapatkan BSU karena memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Upah 2021.
Ia mengemukakan, hingga hari ini, total BSU tahun 2021 telah disalurkan kepada 4.611.816 pekerja/buruh yang terdiri atas 2.301.976 ditransfer langsung ke pekerja/buruh yang memiliki rekening Himbara dan 2.309.840 yang dilakukan penyalurannya melalui pembukaan rekening kolektif oleh pemerintah.
Khusus untuk Banten sendiri jumlah penerima BSU sebanyak 214.308 pekerja/buruh dan lebih spesifik lagi untuk Tangerang Selatan jumlah penerimanya sebanyak 34.687 orang pekerja/buruh.
“Kami berharap kepada para Bank Himbara agar proses penyaluran BSU ini bisa rampung pada akhir Oktober, maka dari itu untuk mempercepat penyalurannya Bank Himbara saat ini melakukan jemput bola terkait aktivasi pembukaan rekening,” tambahnya.
Keesokan harinya, Menaker meninjau aktivasi rekening pekerja penerima BSU di beberapa perusahaan sektor jasa transportasi, di antaranya PT Cilegon Raya Utama Motor, Cilegon, Banten. “Alhamdulillah dari data jumlah pekerja sebanyak 91 orang di perusahaan ini, 58 orang di antaranya telah menerima BSU, dan hari ini saya menyaksikan langsung aktivasi pembukaan rekening secara kolektif yang difasilitasi Bank BRI,” ungkap Ida, Kamis (17/9).
Menaker juga meminta perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait pencairan bantuan pemerintah berupa BSU bagi pekerja/buruh yang disalurkan melalui skema pembukaan rekening baru secara kolektif (burekol).
Ia menyebut jumlah penerima BSU untuk Kota Cilegon sebanyak 13.120 orang pekerja/buru. Data ini merupakan data terbaru hingga 17 September 2021. “Saya berpesan baik kepada perusahaan maupun pekerja, seiring ditetapkannya penurunan level PPKM wilayah Jawa-Bali menjadi level 3, agar jangan lengah, jangan terlalu euforia, dan tentu mulai membiasakan menaati protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya mengikuti vaksinasi,” tutur Ida.
Menaker juga memastikan penyaluran BSU ini tidak ada pemotongan sepeser pun. Hal itu ditegaskan setelah meninjau beberapa perusahaan di Cilegon. “Kehadiran saya dan rekan-rekan dari Kemnaker ingin terus memastikan penyaluran BSU 2021 ini lancar dan tidak ada pemotongan sepeser pun baik untuk biaya administrasi, dan lain-lainnya,” ungkap Menaker Ida. (RO/S2-25)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Budi mengatakan, uang itu digunakan untuk ‘berpesta’ bagi para pegawai dalam satu divisi tersebut. Sebagian dipakai makan siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved