Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berlangsung selama beberapa minggu belakangan mulai menunjukkan penurunan. Salah satunya untuk wilayah PPKM Jawa-Bali yang sebelumnya masuk pada level 4, saat ini turun ke level 3.
Tren positif itu terus dijaga oleh pemerintah guna meningkatkan penanganan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penyaluran bantuan subsidi upah.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menyaksikan secara langsung pembukaan dan aktivasi rekening secara kolektif oleh Bank BRI bagi penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tahun ini untuk pekerja/buruh di beberapa perusahaan di Tangerang Selatan, di antaranya PT. L ‘essential, Tangerang, Banten, Kamis (16/9).
“Dari sejumlah 420 pekerja perusahaan tersebut yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 352 pekerja ditetapkan memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU yang disalurkan pada tahap 3 di Bank BRI,” ujar Ida.
Menaker menyatakan, pekerja/buruh di Perusahaan tersebut mendapatkan BSU karena memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Subsidi Upah 2021.

Ia mengemukakan, hingga hari ini, total BSU tahun 2021 telah disalurkan kepada 4.611.816 pekerja/buruh yang terdiri atas 2.301.976 ditransfer langsung ke pekerja/buruh yang memiliki rekening Himbara dan 2.309.840 yang dilakukan penyalurannya melalui pembukaan rekening kolektif oleh pemerintah.
Khusus untuk Banten sendiri jumlah penerima BSU sebanyak 214.308 pekerja/buruh dan lebih spesifik lagi untuk Tangerang Selatan jumlah penerimanya sebanyak 34.687 orang pekerja/buruh.
“Kami berharap kepada para Bank Himbara agar proses penyaluran BSU ini bisa rampung pada akhir Oktober, maka dari itu untuk mempercepat penyalurannya Bank Himbara saat ini melakukan jemput bola terkait aktivasi pembukaan rekening,” tambahnya.
Keesokan harinya, Menaker meninjau aktivasi rekening pekerja penerima BSU di beberapa perusahaan sektor jasa transportasi, di antaranya PT Cilegon Raya Utama Motor, Cilegon, Banten. “Alhamdulillah dari data jumlah pekerja sebanyak 91 orang di perusahaan ini, 58 orang di antaranya telah menerima BSU, dan hari ini saya menyaksikan langsung aktivasi pembukaan rekening secara kolektif yang difasilitasi Bank BRI,” ungkap Ida, Kamis (17/9).
Menaker juga meminta perusahaan untuk terus berkoordinasi dengan Bank Himbara terkait pencairan bantuan pemerintah berupa BSU bagi pekerja/buruh yang disalurkan melalui skema pembukaan rekening baru secara kolektif (burekol).
Ia menyebut jumlah penerima BSU untuk Kota Cilegon sebanyak 13.120 orang pekerja/buru. Data ini merupakan data terbaru hingga 17 September 2021. “Saya berpesan baik kepada perusahaan maupun pekerja, seiring ditetapkannya penurunan level PPKM wilayah Jawa-Bali menjadi level 3, agar jangan lengah, jangan terlalu euforia, dan tentu mulai membiasakan menaati protokol kesehatan yang ketat, serta pentingnya mengikuti vaksinasi,” tutur Ida.
Menaker juga memastikan penyaluran BSU ini tidak ada pemotongan sepeser pun. Hal itu ditegaskan setelah meninjau beberapa perusahaan di Cilegon. “Kehadiran saya dan rekan-rekan dari Kemnaker ingin terus memastikan penyaluran BSU 2021 ini lancar dan tidak ada pemotongan sepeser pun baik untuk biaya administrasi, dan lain-lainnya,” ungkap Menaker Ida. (RO/S2-25)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved