Bahli : Data di Bank Dunia Ada Lompat Indahnya Juga

Manajemen Bank Dunia (World Bank) tengah menghentikan sementara laporan ease of doing business (EoDB) pada periode berikutnya menyusul penyimpangan data EoDB pada 2018 dan 2020. Mengutip keterangan resmi Bank Dunia, Jumat (17/9), mereka sedang mengaudit atas laporan dan metodologi yang digunakan dalam membuat laporan EoDB.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyimpangan ini menunjukkan bahwa lembaga sekaliber Bank Dunia saja pasti melakukan kesalahan.

"Jadi harus kalian tahu bahwa negara yang kita agung-agungkan atau institusi yang kita agung-agungkan bersih itu ternyata ya gitu deh, jadi nggak semuanya juga yang kita pikir bagus itu bagus, ini ada lompat indahnya juga," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/9).

Baca juga : BP Batam Siapkan Aplikasi IBOSS, Perizinan Kepelabuhanan akan Kian Mudah

Perlu diketahui, Peringkat EoDB Indonesia sendiri belum berubah dari posisi ke-73 sejak 2019 dan ditargetkan bisa menduduki urutan 60 pada tahun ini.

Bahlil menambahkan bahwa dia sempat mendapatkan laporan dari Bank Dunia terkait EoDB saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke AS pada Juli lalu. Terkait skandal penyimpangan data EoDB, dia mengatakan ada cara lain yang dilakukan Bank Dunia dalam memberikan penilaian kemudahan berusaha. Penilaian itu bukan melakukan survei melainkan dengan metode lain. Namun, ia mengaku masih menunggu petunjuk teknisnya.

Lebih lanjut, Bahlil meyakini saat ini dunia melihat Indonesia tidak seperti dulu lagi. Terlebih dengan adanya UU Cipta Kerja yang diklaim akan dapat mendorong kemudahan berinvestasi.

"Saya punya keyakinan bahwa hari ini dunia melihat Indonesia tidak seperti dulu. Hari ini dunia melihat dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja Indonesia semakin kompetitif dalam konteks bagaimana mengurus izin atau insentif ataupun men-set pola pikir birokrasi pejabat-pejabat Indonesia. Sudah bagus ini. Memang belum, 100% bagus. Kita harus berjuang ke sana," pungkas Bahlil. (Des)