Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendukung dan meningkatkan pertanian di Maluku, Kementerian Pertanian melakukan Sertifikasi THL-TBPP di Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku, Rabu (1/9/2021), secara daring. Para THL-TBPP diharapkan bisa mendukung program-program Kementan, seperti KUR dan ekspor.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan pertanian tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun. "Karena, pertanian menyangkut kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Dan penyuluh memiliki peran peting, karena menjadi garda terdepan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas yang berdaya saing guna mewujudkan pencapaian swasembada pangan dan penerapan teknologi pertanian yang modern," katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pengakuan kompetensi bagi para penyuluh pertanian melalui Sertifikasi. "Dahulu kegiatan sertifikasi ini hanya diperuntukkan bagi penyuluh pertanian ASN. Namun dikarenakan jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN masih sangat kurang di lapangan, maka dari itu penyuluh pertanian THL-TBPP turut diuji kompetensinya melalui sertifikasi," jelasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan pada 2021, sebanyak 2.168 orang THL-TBPP di 34 provinsi akan disertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.
"Setelah selesai sertifikasi, para THL-TBPP akan disiapkan untuk mengimplementasikan peran BPP KOSTRATANI dalam mendukung Program KUR dan ekspor komoditas pertanian yang menjadi salah satu Program Utama Kementerian Pertanian saat ini," katanya.
Sampai saat ini sebanyak 1.024 orang telah mengikutk Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi THL-TBPP. Pelaksanaan sertifikasi bagi THL-TBPP telah dimulai sejak 2 Agustus 2021.
Kepala Pusat Pelatihan, Leli Nuryati, saat membuka Pelaksanaan Sertifikasi THL-TBPP, menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah memiliki LSP yang didukung oleh tenaga Assesor yang Profesional dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi. Sehingga, tambahnya, pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik.
“Dengan sertifikasi, kita asah sejauh mana kemampuan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian,” tutur Leli.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sabir, menyampaikan TUK BBPP Batangkaluku memiliki target sertifikasi THL-TBPP sebanyak 749 orang.
"Dan sampai dengan saat ini sudah 81 orang telah disertifikasi dan dinyatakan kompeten," katanya.
Pelaksanaan sertifikasi THL-TBB di Ambon Prov. Maluku dilaksanakan pada tanggal 1-3 September 2021 di Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku dan diikuti 55 peserta.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Djasmin Badjak mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam SDM Pertanian khususnya THL-TBPP melalui sertifikasi di Provinsi Maluku.
“Dinas Pertanian Provinsi Maluku memberikan dukungan percepatan KUR, termasuk untuk mendukung rencana ekspor komoditas pertanian oleh Menteri Pertanian. Penyuluh kami dorong untuk mempersiapkan petani agar dapat menghasilkan produk yang dapat diterima di pasar Eropa maupun Asia Tengah,” tutur Djasmin. (RO/OL-10)
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melakukan sosialisasi di berbagai lokasi terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, menggelar Pelatihan Vokasi PascaPanen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayuran.
Tujuan klasterisasi untuk mendorong pembentukan korporasi di tingkat kabupaten guna menaungi klaster-klaster komoditas pangan.
Kunjungan mahasiswa Polbangtan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan praktik pertanian modern.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengingatkan petani untuk mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian, sehingga tidak lagi menjual produk mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved