Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PEMERINTAH menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi covid-19. Insentif tambahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10% diberikan kepada sektor usaha perdagangan eceran.
Insentif ini tertuang melalui PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.
“Tambahan insentif ini bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Selasa (3/8).
Peningkatan kasus covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi. Dalam hal ini, dengan pelaksanaan PPKM level 4. Alhasil, terjadi penurunan aktivitas masyarakat selama Juli 2021.
Baca juga: Perpanjangan Insentif PPN untuk Properti Dongkrak Permintaan
Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian covid-19 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Menginjak rem restriksi aktivitas sebagai pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penularan covid-19.
Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi covid-19. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, pelacakan, isolasi, serta mengakselerasi tingkat vaksinasi.
Adapun insentif PPN DTP Sewa Ruangan akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM. Khususnya, pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.
Peruntukan insentif tidak terbatas pada pedagang eceran di pusat perbelanjaan, namun juga di pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, hingga fasilitas transportasi publik. Diharapkan, insentif ini memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.
Baca juga: Menkeu: Sektor Keuangan Masih Perlu Diperluas
Dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, sektor perdagangan mempekerjakan 25,16 juta orang. Dukungan pada sektor ritel ini juga akan membantu pengusaha untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dan tenaga kerjanya.
“Diharapkan, PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pelengkap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional”, papar Febrio.
Sebelumnya pemerintah menggulirkan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha. Seperti, PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, PPN DTP Properti, hingga PPnBM mobil. Diketahui, alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN mencapai Rp62,83 triliun.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved