KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero over dimension over load (ODOL) yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023.
Ia mengatakan penundaan harus dilakukan mengingat kondisi dunia usaha saat ini sedang terpuruk akibat pandemi covid-19.
“Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalaupun dipaksakan ODOL harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah,” ujar Hariyadi Sukamdani dalam keterangannya, Jumat (30/7).
Sedianya, ia mengakui bahwa zero ODOL memiliki tujuan yang baik yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat. Dengan begitu, biaya perawatan jalan menjadi tidak mahal.
“Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu. Hanya saja, karena ada pandemi, ini jadi sulit dilakukan," ucapnya.
Baca juga : Asosisi Pengekspor Kopi Dorong Pembentukan Marketing Intelijen Kopi
Adapun, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kalimantan Tengah Harlind Ardi meminta, sebelum penerapan Zero ODOL diberlakukan, pemerintah harus terlebih dulu meningkatkan standar jalan di luar Jawa. Peningkatan standar yang dimaksud meliputi pelebaran dan penaikan kelas jalan.
Pasalnya, selama ini, standar ruas jalan antara di Jawa dan luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan memiliki perbedaan cukup signifikan.
"Muatan yang dibawa dari Surabaya dengan truk besar, ketika tiba di Kalimantan, harus dipindahkan ke truk lokal yang lebih kecil untuk menyesuaikan dengan ukuran dan kapasitas jalan. Ini saja sudah menjadi persoalan besar karena beban biaya angkut jadi membengkak," ucap Harlind.
Anggota Bidang Kebijakan Gapki Agung Utomo mengatakan, jika zero ODOL dipaksakan, dipastikan hanya kurang dari 50% truk yang bisa beroperasi di jalan raya.
"Ini akan melumpuhkan angkutan, akan berimbas pada 48 ribu truk untuk kepentingan ekspor. Akhirnya, ekspor minyak sawit dan turunannya pasti terganggu dan itu otomatis juga akan mengganggu pemasukan devisa negara," tandasnya. (OL-7)
