Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero over dimension over load (ODOL) yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023.
Ia mengatakan penundaan harus dilakukan mengingat kondisi dunia usaha saat ini sedang terpuruk akibat pandemi covid-19.
“Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalaupun dipaksakan ODOL harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah,” ujar Hariyadi Sukamdani dalam keterangannya, Jumat (30/7).
Sedianya, ia mengakui bahwa zero ODOL memiliki tujuan yang baik yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat. Dengan begitu, biaya perawatan jalan menjadi tidak mahal.
“Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu. Hanya saja, karena ada pandemi, ini jadi sulit dilakukan," ucapnya.
Baca juga : Asosisi Pengekspor Kopi Dorong Pembentukan Marketing Intelijen Kopi
Adapun, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kalimantan Tengah Harlind Ardi meminta, sebelum penerapan Zero ODOL diberlakukan, pemerintah harus terlebih dulu meningkatkan standar jalan di luar Jawa. Peningkatan standar yang dimaksud meliputi pelebaran dan penaikan kelas jalan.
Pasalnya, selama ini, standar ruas jalan antara di Jawa dan luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan memiliki perbedaan cukup signifikan.
"Muatan yang dibawa dari Surabaya dengan truk besar, ketika tiba di Kalimantan, harus dipindahkan ke truk lokal yang lebih kecil untuk menyesuaikan dengan ukuran dan kapasitas jalan. Ini saja sudah menjadi persoalan besar karena beban biaya angkut jadi membengkak," ucap Harlind.
Anggota Bidang Kebijakan Gapki Agung Utomo mengatakan, jika zero ODOL dipaksakan, dipastikan hanya kurang dari 50% truk yang bisa beroperasi di jalan raya.
"Ini akan melumpuhkan angkutan, akan berimbas pada 48 ribu truk untuk kepentingan ekspor. Akhirnya, ekspor minyak sawit dan turunannya pasti terganggu dan itu otomatis juga akan mengganggu pemasukan devisa negara," tandasnya. (OL-7)
Side hustle adalah bisnis sampingan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga membuka peluang karier dan kewirausahaan yang berkelanjutan.
Kehadiran rombongan besar pelaku bisnis dari Brasil menjadi peluang strategis untuk memperluas hubungan dagang kedua negara secara langsung dan konkret.
Di tengah perubahan lanskap kewirausahaan global, pelaku wirausaha kini dihadapkan pada tantangan membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui pemberian keterampilan praktis, wawasan bisnis tajam, dan akses tanpa batas ke pasar global, SheHacks menjadi tonggak penting dalam mempercepat inklusivitas gender.
Di era digital saat ini, Google Business Profile (GBP) menjadi salah satu aset digital paling vital bagi pelaku usaha – baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
Kondisi akses jalan yang terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berangsur mulai tertangani. Hanya, masih terdapat beberapa kecamatan yang aksesnya butuh penanganan ekstra.
Warga Desa Alue Bata dan Desa Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh kini dapat menikmati akses jalan yang lebih baik
Warga Desa Woloede di di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masih merindukan jalan aspal hingga kini.
Mitigasi yang dilakukan untuk penanggulangan banjir mulai dari normalisasi saluran terhadap endapan lumpur, membersihkan saluran dari sungai, normalisasi embung, dan peninggian jalan.
Menurut dia, Gang Rahayu bukan akses jalam umum melainkan bagian dari lahan milik Maritje dan Irawati yang selama ini ditempati tanpa izin.
Akibat tindakan sepihak itu, warga sekitar tak bisa melintas. Para pelajaran ibu rumah tangga yang biasa berangkat sekolah maupun ke pasar, kini terpaksa harus memutar sekitar 200 meter
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved