Pemerintah Anggarkan Rp8,8 Triliun untuk Penyaluran BSU

PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada jutaan pekerja di masa pelaksanaan PPKM level 3 dan 4.

Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur program ini telah menerima data dari BPJAMSOSTEK. Pada tahap awal, terdapat 1 juta calon penerima bantuan dari total 8,73 juta pekerja/buruh yang diproyeksikan menerima BSU.

"Pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data, karena dinilai paling lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Jumat (30/7).

Adapun besaran BSU untuk pekerja sekitar Rp500 ribu per bulan, dengan penyaluran diberikan sekaligus untuk dua bulan. Sehingga, setiap pekerja menerima bantuan Rp 1 juta. Kriteria pekerja yang menerima BSU ialah memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta.

Ida meminta seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerja, agar segera melengkapi data ke BPJAMSOSTEK. Demikian juga, pekerja/buruh yang belum memenuhi syarat diminta menyerahkan data nomor rekening bank ke perusahaan. Sehingga, penyaluran BSU dapat berjalan lancar.

"Segera daftarkan pekerja/buruh kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kita semua dapat terlindungi, terutama di masa sulit ini," imbuh Ida.

Pihaknya berharap program BSU dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja/buruh yang terdampak pandemi covid-19. Serta, perusahaan yang juga tengah mengalami kesulitan. "Gunakanlah sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan," tandasnya.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti