Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIRJEN Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan bahwa satu wujud implementasi otonomi daerah, adalah tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah di setiap aspek.
Hal ini diharapkan mampu menaikkan layanan publik. “Di sini, BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat,” kata Ardian dalam webinar yang bertajuk ‘Membangun Kinerja dan Layanan BUMD Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid-19’ pada Kamis (29/7).
BUMD memerlukan titik maju yang mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain.
“BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian dalam webinar yang digelar Majalah Top Business (MSI Group), bekerja sama dengan I-OTDA (Institut Otonomi Daerah) dan LKN (Lembaga Kajian Nawacita)..
Lebih lanjut, Ardian mengatakan,“Positioning BUMD, penting. Begitu pula inovasinya, termasuk saat Covid-19 ini. Perlu profesionalisme yang tinggi untuk hal tersebut.”
Dengan jumlah BUMD yang banyak dan strategis, memang mereka perlu kepastian hukum. “Dan adalah penting pula untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” kata pejabat Kemendagri tersebut.
Sementara itu, Presiden Institut Otonomi Daerah dan ahli otonomi daerah, Djohermanyah Djohan menjelaskan bahwa peran BUMD adalah meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat.
“BUMD, seyogianya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,” kata dia dalam webinar yang diikuti perwakilan lebih dari 180-an perusahaan BUMD (badan usaha milik daerah) terbaik se-Indonesia.
Beberapa masalah klasik BUMD, kata Djehermansyah, adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.
Ia pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19.
Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik.
“Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini,” papar Djohermansyah.
Di sisi lain, ahli ilmu politik dari Institut Otonomi Daerah dan CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa pemda seyogianya memberi kebijakan yang memberi peluang bagi BUMD untuk lebih bergerak.
“BUMD itu, intinya bahwa potensi daerah dimaksimalkan oleh pemda. Perkembangan BUMD harus dimaksimalkan. Pada saat yang sama, aspek pelayanan publik oleh BUMD harus dioptimalkan. Serta jangan melupakan pentingnya inovasi,” kata Kristiadi.
Pada kesempatan yang sama, Bima Yudhistira, ekonom muda dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.
“Ini adalah hal yang sangat penting. Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.
Bank BUMD pun, Bima menjelaskan, mempunyai peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.
Direktur Utama Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, mengatakan bahwa kinerja pihaknya naik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut misalnya dalam pertumbuhan pelanggan, audit kinerja, dan lain-lain.
“Untuk tahun 2018 sampai 2020, laba kami pun dalam tren naik. Sedangkan untuk audit kinerja 2018-2020 berdasarkan penilaian BPPSPAM, trennya juga naik,” katanya.
Di sisi lain, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2021. Top BUMD Awards adalah kegiatan pembelajaran dan penghargaan BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia
“Webinar ini merupakan salah satu forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi BUMD di Indonesia,” papar Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2021, M. Lutfi Handayani, yang sekaligus merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Top Business. (RO/OL-09)
FAKTA melemahnya perekonomian Indonesia merupakan realitas yang harus kita hadapi.
BPD HIPMI Jaya bersama Calon Ketua Umum BPC Kepulauan Seribu, Johannes Kristianto Alves menyelenggarakan kegiatan 'JOIN Yang Berdampak' di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
KETUA Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) DKI Jakarta, Analia Trisna, menegaskan pihaknya akan memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved