Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan bahwa satu wujud implementasi otonomi daerah, adalah tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah di setiap aspek.
Hal ini diharapkan mampu menaikkan layanan publik. “Di sini, BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat,” kata Ardian dalam webinar yang bertajuk ‘Membangun Kinerja dan Layanan BUMD Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid-19’ pada Kamis (29/7).
BUMD memerlukan titik maju yang mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain.
“BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian dalam webinar yang digelar Majalah Top Business (MSI Group), bekerja sama dengan I-OTDA (Institut Otonomi Daerah) dan LKN (Lembaga Kajian Nawacita)..
Lebih lanjut, Ardian mengatakan,“Positioning BUMD, penting. Begitu pula inovasinya, termasuk saat Covid-19 ini. Perlu profesionalisme yang tinggi untuk hal tersebut.”
Dengan jumlah BUMD yang banyak dan strategis, memang mereka perlu kepastian hukum. “Dan adalah penting pula untuk memberikan kepercayaan kepada pihak lain,” kata pejabat Kemendagri tersebut.
Sementara itu, Presiden Institut Otonomi Daerah dan ahli otonomi daerah, Djohermanyah Djohan menjelaskan bahwa peran BUMD adalah meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat.
“BUMD, seyogianya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,” kata dia dalam webinar yang diikuti perwakilan lebih dari 180-an perusahaan BUMD (badan usaha milik daerah) terbaik se-Indonesia.
Beberapa masalah klasik BUMD, kata Djehermansyah, adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.
Ia pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19.
Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik.
“Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini,” papar Djohermansyah.
Di sisi lain, ahli ilmu politik dari Institut Otonomi Daerah dan CSIS, J. Kristiadi, mengatakan bahwa pemda seyogianya memberi kebijakan yang memberi peluang bagi BUMD untuk lebih bergerak.
“BUMD itu, intinya bahwa potensi daerah dimaksimalkan oleh pemda. Perkembangan BUMD harus dimaksimalkan. Pada saat yang sama, aspek pelayanan publik oleh BUMD harus dioptimalkan. Serta jangan melupakan pentingnya inovasi,” kata Kristiadi.
Pada kesempatan yang sama, Bima Yudhistira, ekonom muda dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.
“Ini adalah hal yang sangat penting. Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.
Bank BUMD pun, Bima menjelaskan, mempunyai peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.
Direktur Utama Perumdam Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, mengatakan bahwa kinerja pihaknya naik dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut misalnya dalam pertumbuhan pelanggan, audit kinerja, dan lain-lain.
“Untuk tahun 2018 sampai 2020, laba kami pun dalam tren naik. Sedangkan untuk audit kinerja 2018-2020 berdasarkan penilaian BPPSPAM, trennya juga naik,” katanya.
Di sisi lain, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan acara puncak penghargaan Top BUMD Awards 2021. Top BUMD Awards adalah kegiatan pembelajaran dan penghargaan BUMD yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia
“Webinar ini merupakan salah satu forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran bagi BUMD di Indonesia,” papar Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2021, M. Lutfi Handayani, yang sekaligus merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Top Business. (RO/OL-09)
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved