Wapres: Upaya Menjadi Produsen Halal belum Optimal

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui belum optimalnya upaya Indonesia menuju produsen makanan halal terbesar di dunia. Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja Indonesia masih harus impor.

"Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia," kata Ma’ruf saat Konferensi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Islam Nusantara yang dilakukan secara daring, Rabu (28/7).

Ma’ruf menyebutkan, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi ini secara optimal, potensi pasarnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bahkan dibandingkan dengan Brasil dengan penduduk Muslim minoritas.

"Menurut Global Islamic Economic Report 2019, Brazil tercatat sebagai negara terbesar yang mempunyai nilai ekspor produk makanan dan minuman halal US$5,5 miliar. Sementara pada 2018 Indonesia membelanjakan US$173 atau 12,6% dari pangsa pasar produk makanan halal dunia, sekaligus menjadi konsumen terbesar dibanding dengan negara mayoritas Muslim lainnya," paparnya.

Karena itu, tambahnya, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil. Pengembangan usaha skala mikro dan kecil, termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain), serta untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

"Pengembangan usaha dan pengingkatan ekonomi umat antara lain dilakukan melalui pengembangan sektor riil," jelasnya.

Baca juga: Jadi Peringkat Pertama Konsumsi Produk Halal, Ini harus Diubah

Menurut Ma’ruf, langkah penting yang harus dilakukan adalah menyiapkan para pengusaha yang berbasis syariah melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah. Selain itu, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha yang sudah ada supaya tumbuh menjadi lebih besar dengan membangun pusat-pusat bisnis syariah (Syariah Busines Center) sebagai wahana interaksi dan transaksi yang didukung teknologi digital bagi para pengusaha syariah.

"Upaya penting lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH, dan Fatwa MUI," pungkasnya.(OL-5)