Rabu 28 Juli 2021, 12:24 WIB

Wapres: Upaya Menjadi Produsen Halal belum Optimal

Emir Chairullah | Ekonomi
Wapres: Upaya Menjadi Produsen Halal belum Optimal

ANTARA FOTO/Ampelsa
ilustrasi sertifikat halal untuk produk makanan

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui belum optimalnya upaya Indonesia menuju produsen makanan halal terbesar di dunia. Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja Indonesia masih harus impor.

"Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia," kata Ma’ruf saat Konferensi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Islam Nusantara yang dilakukan secara daring, Rabu (28/7).

Ma’ruf menyebutkan, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi ini secara optimal, potensi pasarnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bahkan dibandingkan dengan Brasil dengan penduduk Muslim minoritas.

"Menurut Global Islamic Economic Report 2019, Brazil tercatat sebagai negara terbesar yang mempunyai nilai ekspor produk makanan dan minuman halal US$5,5 miliar. Sementara pada 2018 Indonesia membelanjakan US$173 atau 12,6% dari pangsa pasar produk makanan halal dunia, sekaligus menjadi konsumen terbesar dibanding dengan negara mayoritas Muslim lainnya," paparnya.

Karena itu, tambahnya, pemerintah akan terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil. Pengembangan usaha skala mikro dan kecil, termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain), serta untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

"Pengembangan usaha dan pengingkatan ekonomi umat antara lain dilakukan melalui pengembangan sektor riil," jelasnya.

Baca juga: Jadi Peringkat Pertama Konsumsi Produk Halal, Ini harus Diubah

Menurut Ma’ruf, langkah penting yang harus dilakukan adalah menyiapkan para pengusaha yang berbasis syariah melalui inkubasi-inkubasi di berbagai daerah. Selain itu, program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap para pengusaha yang sudah ada supaya tumbuh menjadi lebih besar dengan membangun pusat-pusat bisnis syariah (Syariah Busines Center) sebagai wahana interaksi dan transaksi yang didukung teknologi digital bagi para pengusaha syariah.

"Upaya penting lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH, dan Fatwa MUI," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Gara-gara Pandemi Covid-19, Diperkirakan 30 Juta UMKM Bangkrut

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:50 WIB
Berdasarkan survei Bank Indonesia pada Maret 2021, sebanyak 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut...
dok kemenhub

Penerapan Ganjil-Genap Cegah Kepadatan di Kawasan Wisata

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:22 WIB
Menhub akan segera mengeluarkan  Peraturan Menhub terkait kebijakan ganjil-genap di kawasan...
Antara

Belasan Ribu Produk RI Bisa Diekspor ke Korsel dengan Tarif 0%

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:09 WIB
Beberapa produk Indonesia yang berpotensi mengalami kenaikan ekspor ke Korea Selatan, yaitu sepeda, sepeda motor, olahan ikan, kaos...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya