Pupuk Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Temuan BPK

PT Pupuk Indonesia berkomitmen menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dilakukan demi mempertahankan operasional dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagaimana diketahui, dari proses audit yang dilakukan, BPK menemukan adanya penyimpangan pada penetapan Harga Pokok Produksi (HPP). HPP ditetapkan terlalu tinggi karena ada biaya-biaya bukan komponen produksi yang dimasukkan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Sr.130/1/2012 Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Menanggapi temuan itu, SVP Komumikasi Korporat Pupuk Indonesia mengungkapkan pihaknya telah menindaklanjuti dan memperbaiki penghitungan HPP sesuai dengan hasil temuan BPK.

“Mengenai adanya temuan-temuan terkait HPP, itu telah ditindaklanjuti anak-anak perusahaan dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dasar pemerintah membayar subsidi adalah hasil audit BPK, dan kami juga menerima pembayaran subsidi sesuai dengan audit tersebut," ujar Wijaya kepada Media Indonesia, Kamis (22/7).

Ia menambahkan setiap rekomendasi yang datang dari BPK ataupun institusi auditor eksternal lainnya merupakan masukan-masukan yang sangat penting untuk perbaikan perseroan di masa mendatang.

"Perseroan merasa sangat terbantu atas berbagai masukan yang diberikan. Kami berharap dapat terus melakukan perbaikan berkesinambungan sehingga berkontribusi positif kepada pendapatan negara serta menjadi perusahaan yang menjadi motor perekonomian dari hulu ke hilir dalam bisnis pupuk," tandasnya.

Di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit, Pupuk Indonesia mampu mencatatkan kinerja operasional yang positif.

Dari sisi produksi, perseroan bisa menghasilkan 19,3 juta ton atau mencapai 118% dari target rencana kerja anggaran. (OL-8)