Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun dan merehabilitasi Marine Center Unpatti (Universitas Patttimura) yang berlokasi di Hila, kabupaten Maluku Tengah, Maluku senilai Rp32,8 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) telah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo.
"Kami ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun," kata Basuki dalam keterangannya, Minggu (11/7).
Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya PUPR Iwan Suprijanto menuturkan, pekerjaan pembangunan Marine Center Unpatti dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang dimulai pada 2019 dan rampung pada pertengahan 2021.
PUPR menjelaskan, pembangunan tahap pertama dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (MYC) Desember 2019 hingga November 2020, yang terdiri atas pembangunan Gedung Kuliah Bersama, Gedung Learning Center, Gedung Laboratorium I dan II, Gedung Workshop/Bengkel serta Kolam Budidaya.
Sedangkan tahap kedua dilanjutkan melalui pembangunan Asrama, Rehabilitasi Gedung Laboratorium III, Rehabilitasi Rumah Dinas Kopel 4 )empat) unit, Utilitas Air dan Listrik, Dermaga, Landscape, Rehabilitasi Slipway, Kolam Larva serta Kolam Benih.
Iwan mengatakan, pembangunan Marine Center Tahap II yang dimulai pada Agustus 2020 telah selesai 100% sejak Maret 2021 dan telah dilakukan Serah Kelola pada Jumat 9 Juli 2021.
Adapun, paket pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Nailaka Indah, konsultan manajemen konstruksi PT. Gapssary Mitra Kreasi KSO PT. Miftah Multi Design, serta CV. Fatek Engineering Consultant sebagai konsultan perencana ini.
“Serah Kelola ini sebagai test drive untuk menguji-coba keandalan bangunan sebelum aset ini diserahkan secara tetap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Iwan.
Serah Kelola dilaksanakan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halil Kastella bersama dengan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, Muspida.
“Pembangunan Kawasan Marine Center Universitas Pattimura ini mendukung peningkatan kualitas SDM unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan di Indonesia”, tandas Abdul. (OL-8)
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi baru untuk mempermudah layanan perizinan usaha di sektor perikanan.
DOSEN UGM mengomentari penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value di AS yang diimpor dari perusahaan Indonesia karena mengandung radioaktif.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved