Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun dan merehabilitasi Marine Center Unpatti (Universitas Patttimura) yang berlokasi di Hila, kabupaten Maluku Tengah, Maluku senilai Rp32,8 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) telah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo.
"Kami ditugaskan melanjutkan pembangunan prasarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun," kata Basuki dalam keterangannya, Minggu (11/7).
Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya PUPR Iwan Suprijanto menuturkan, pekerjaan pembangunan Marine Center Unpatti dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang dimulai pada 2019 dan rampung pada pertengahan 2021.
PUPR menjelaskan, pembangunan tahap pertama dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak (MYC) Desember 2019 hingga November 2020, yang terdiri atas pembangunan Gedung Kuliah Bersama, Gedung Learning Center, Gedung Laboratorium I dan II, Gedung Workshop/Bengkel serta Kolam Budidaya.
Sedangkan tahap kedua dilanjutkan melalui pembangunan Asrama, Rehabilitasi Gedung Laboratorium III, Rehabilitasi Rumah Dinas Kopel 4 )empat) unit, Utilitas Air dan Listrik, Dermaga, Landscape, Rehabilitasi Slipway, Kolam Larva serta Kolam Benih.
Iwan mengatakan, pembangunan Marine Center Tahap II yang dimulai pada Agustus 2020 telah selesai 100% sejak Maret 2021 dan telah dilakukan Serah Kelola pada Jumat 9 Juli 2021.
Adapun, paket pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Nailaka Indah, konsultan manajemen konstruksi PT. Gapssary Mitra Kreasi KSO PT. Miftah Multi Design, serta CV. Fatek Engineering Consultant sebagai konsultan perencana ini.
“Serah Kelola ini sebagai test drive untuk menguji-coba keandalan bangunan sebelum aset ini diserahkan secara tetap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Iwan.
Serah Kelola dilaksanakan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halil Kastella bersama dengan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, Muspida.
“Pembangunan Kawasan Marine Center Universitas Pattimura ini mendukung peningkatan kualitas SDM unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan di Indonesia”, tandas Abdul. (OL-8)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Selama ini, para petani yang ingin beternak ikan terpaksa harus membeli benih ikan dari luar daerah seharga Rp1.000 per ekor.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved