Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI NasDem DPR RI meminta pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mereka bisa bertahan. Permintaan ini dilatarbelakangi fakt bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sistem kesehatan, tapi juga hampir melumpuhkan aktivitas perekonomian.
Pandemi covid-19 yang disertai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali, membuat ruang gerak UMKM bertambah sulit. Agar tidak berdampak lebih buruk lagi, pemerintah perlu memberi insentif kepada para pelaku UMKM,” kata anggota Komisi XI DPR Willy Aditya melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (8/7)
Pandemi covid-19 membuat para pelaku UMKM mengalami tekanan berat sebagai akibat pembatasan sosial dan modal kerja yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Dampak selanjutnya yang makin menyulitkan UMKM adalah terjadinya modal kerja yang menganggur.
Willy mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk melindungi, sekaligus mengembangkan UMKM. Inisiatif dimaksud antara lain memasukkan UMKM ke dalam sistem daring. Namun, harus pula diakui tidak mudah mengubah pola kerja UMKM yang terbiasa luring menjadi daring.
Di samping itu, wakil ketua Fraksi NasDem DPR ini juga mengharapkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang sedang berjalan tidak terhenti setelah pemberlakuan PPKM berakhir, tapi berlanjut selama pandemi.
“Tidak sedikit UMKM yang kelasnya rumahan itu, sudah terjerat dengan pinjaman yang berbunga besar,” ungkapnya.
Willy menyoroti permodalan UMKM yang perlu mendapat perhatian khusus, walau para pelaku UMKM sudah punya akses ke perbankan. Namun hal ini saja belum memadai.
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu membuat skema relaksasi kredit, penghapusan bunga, dan skema durasi pengembalian pinjaman yang diperpanjang. Kebijakan ini untuk memberi kesempatan bagi UMKM agar bisa bergerak dan memperoleh penghasilan, sebelum tiba kewajiban mengembalikan pinjaman.
"Kita ingin UMKM ini kembali sehat dan menjadikan pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi sebagai sumber pembelajaran untuk menghadapi situasi baru ke depannya. Dorongan pasar digital perlu terus dipenetrasikan kepada para pelaku UMKM," tutupnya. (P-2)
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Sandi mengungkapkan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan materi yang beragam.
Ada beberapa langkah antisipatif yang mulai diterapkan Puskesmas Warungkondang untuk mencegah penyebaran covid-19.
Munculnya kembali covid-19 tentu perlu diantisipasi. Karena itu, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memitigasi penyebaran covid-19, terutama pada sektor pariwisata.
Saat ini, kelima pasien tersebut hanya bergejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Bupati memastikan terpaparnya warga tersebut saat yang bersangkutan berada di luar daerah.
Galeri menjadi catatan sekaligus spirit agar warga Jabar tak gentar, namun tetap waspada menghindari penularan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved