PPKM Darurat Bakal Guncang Sektor Ketenagakerjaan

IMPLEMENTASI PPKM darurat di Jawa-Bali akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Penduduk usia produktif dinilai paling terdampak kebijakan PPKM darurat, yang bertujuan mengatasi laju penyebaran covid-19.

“Kita harus mengakui bahwa dengan PPKM darurat yang diterapkan sekarang, penduduk usia kerja terdampak pandemi akan naik kembali,” ujar Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede dalam seminar virtual, Rabu (7/7).

Padahal, sebelumnya jumlah usia kerja yang terdampak pandemi covid-19 sudah berhasil ditekan. Dalam hal ini, seiring membaiknya perekonomian nasional sejak kuartal IV 2020. Raden mengungkapkan jumlah tenaga kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2020 tercatat 29 juta orang. Namun, angka itu berhasil ditekan menjadi 19 juta orang pada Februari 2021.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Direvisi jadi 3,7%

Komposisi usia kerja meliputi jumlah orang menganggur akibat pandemi sebanyak 2,56 juta pada Agustus 2020. Lalu, berhasil berkurang pada Februari 2021 menjadi 1,62 juta orang. Adapun jumlah bukan angkatan kerja terdampak pandemi juga berhasil ditekan. Dari sebelumnya 0,76 juta orang pada Agustus 2020, kemudian menjadi 0,65 juta pada Februari 2021.

Lebih lanjut, Raden mengatakan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja sementara juga dapat dikikis. Pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 1,77 juta orang, lalu berkurang jadi 1,11 juta orang pada Februari 2021. Begitu juga dengan jumlah pekerja yang mengalami pengurangan jumlah jam kerja. Pada Agustus tercatat sebanyak 24,03 juta orang, kemudian menjadi 15,72 juta orang di Februari 2021.

Baca juga: Menkeu: Pendapatan Negara Semester I 2021 Tumbuh 9,1%

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai kerja sama dan gotong royong merupakan kunci penting untuk pemulihan ekonomi. Pihaknya berupaya mendorong sektor UMKM agar segera bangkit. Mengingat, sektor tersebut berkontribusi pada pekonomian dan sektor ketenagakerjaan.

Dia menekankan bahwa dukungan bagi sektor industri dan UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi menjadi penting. Hal itu juga perlu dibarengi dengan uluran tangan kepada sektor yang tertekan, agar bisa bangkit kembali.

“Ini perlu dukungan ekspansi fiskal untuk mendukung demand dan supply. Dari demand, kita lihat bagaimana penguatan perlindungan sosial. Dari supply, ada insentif pajak, penjaminan dan khususnya bagi UMKM,” pungkas Arsjad.(OL-11)