Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi perekonomian Indonesia di 2021 akan tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi pertumbuhan itu lebih rendah dari target yang ada di dalam APBN 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Turunnya perkiraan tersebut dilandasi dari dampak pandemi covid-19 yang beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan.
“Tahun 2021 kita baru recover kembali, harapannya kita tumbuh di 3,7% hingga 4,5%. Kita ambil yang paling rendah,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede dalam webinar Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (7/7).
Dia mengatakan, revisi perkiraan pertumbuhan itu merupakan konsekuensi dari adanya kenaikan kasus yang muncul dari virus varian baru dan lemahnya kedisiplinan protokol kesehatan. Akibatnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas secara ketat yang bedampak pada perekonomian nasional.
Raden bilang, revisi pertumbuhan ekonomi 2021 memiliki rentang yang cukup lebar. Hal itu menggambarkan tingginya ketidakpastian dari dampak pandemi covid-19. Akan tetapi angka itu juga menunjukkan harapan pemerintah bahwa ekonomi dapat pulih dan bangkit dari masalah krisis kesehatan.
Setidaknya Indonesia memiliki modal yang cukup baik pada triwulan I dan II 2021. Pelambatan ekonomi dapat ditahan dan pertumbuhannya merangkak naik. Raden bilang, pada triwulan II, pemerintah optimis pertumbuhan berada di kisaran 7%.
“Sebabnya base line effect pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -5,32%. Momentum pemulihan berlangsung sampai dengan triwulan II, sampai Mei 2021,” kata Raden.
Baca juga : LPKAN Siap Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dia tak memungkiri dampak dari pengetatan mobilitas di awal triwulan III 2021 akan berdampak negatif pada perekonomian. Menurutnya, akan terjadi penurunan pertumbuhan pada triwulan III dan diharapkan akan kembali membaik pada triwulan IV seiring dengan perbaikan penanganan pandemi.
Guna memastikan roda perekonomian tetap berputar dan melawan pelambatan, kata Raden, pemerintah akan mengandalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sejauh ini realisasi program tersebut telah mencapai Rp252,3 triliun.
“Pemerintah mendorong terus kendala yang muncul dalam penyerapan dan implementasi program PEN. Di berbagai pengetatan PPKM mikro dan PPKM darurat yang kita lakukan sekarang, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang terus diperpanjang durasi dan implementasinya,” terang Raden.
“Secara khusus, kita melihat respon pemerintah itu meningkatkan dan juga mengoptimalkan alokasi berbagai progam PEN 2021 yang berfungsi utamanya adalah untuk instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” sambungnya.
Respon pemerintah, lanjut Raden, terlihat dari realokasi APBN untuk mendukung program PEN 2021. Tercatat alokasi bidang kesehatan mengalami penaikan dari alokasi awal sebesar Rp172,8 triliun menjadi Rp193,93 triliun; perlindungan sosial alokasi awal Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun; insentif usaha alokasi awal Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun; dukungan UMKM dan korporasi alokasi awal Rp193,77 triliun menjadi Rp171,77 triliun; dan program prioritas alokasi awal Rp127,85 triliun menjadi Rp117,04 triliun. (OL-2)
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved