Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi perekonomian Indonesia di 2021 akan tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi pertumbuhan itu lebih rendah dari target yang ada di dalam APBN 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Turunnya perkiraan tersebut dilandasi dari dampak pandemi covid-19 yang beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan.
“Tahun 2021 kita baru recover kembali, harapannya kita tumbuh di 3,7% hingga 4,5%. Kita ambil yang paling rendah,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede dalam webinar Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (7/7).
Dia mengatakan, revisi perkiraan pertumbuhan itu merupakan konsekuensi dari adanya kenaikan kasus yang muncul dari virus varian baru dan lemahnya kedisiplinan protokol kesehatan. Akibatnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas secara ketat yang bedampak pada perekonomian nasional.
Raden bilang, revisi pertumbuhan ekonomi 2021 memiliki rentang yang cukup lebar. Hal itu menggambarkan tingginya ketidakpastian dari dampak pandemi covid-19. Akan tetapi angka itu juga menunjukkan harapan pemerintah bahwa ekonomi dapat pulih dan bangkit dari masalah krisis kesehatan.
Setidaknya Indonesia memiliki modal yang cukup baik pada triwulan I dan II 2021. Pelambatan ekonomi dapat ditahan dan pertumbuhannya merangkak naik. Raden bilang, pada triwulan II, pemerintah optimis pertumbuhan berada di kisaran 7%.
“Sebabnya base line effect pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -5,32%. Momentum pemulihan berlangsung sampai dengan triwulan II, sampai Mei 2021,” kata Raden.
Baca juga : LPKAN Siap Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dia tak memungkiri dampak dari pengetatan mobilitas di awal triwulan III 2021 akan berdampak negatif pada perekonomian. Menurutnya, akan terjadi penurunan pertumbuhan pada triwulan III dan diharapkan akan kembali membaik pada triwulan IV seiring dengan perbaikan penanganan pandemi.
Guna memastikan roda perekonomian tetap berputar dan melawan pelambatan, kata Raden, pemerintah akan mengandalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sejauh ini realisasi program tersebut telah mencapai Rp252,3 triliun.
“Pemerintah mendorong terus kendala yang muncul dalam penyerapan dan implementasi program PEN. Di berbagai pengetatan PPKM mikro dan PPKM darurat yang kita lakukan sekarang, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang terus diperpanjang durasi dan implementasinya,” terang Raden.
“Secara khusus, kita melihat respon pemerintah itu meningkatkan dan juga mengoptimalkan alokasi berbagai progam PEN 2021 yang berfungsi utamanya adalah untuk instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” sambungnya.
Respon pemerintah, lanjut Raden, terlihat dari realokasi APBN untuk mendukung program PEN 2021. Tercatat alokasi bidang kesehatan mengalami penaikan dari alokasi awal sebesar Rp172,8 triliun menjadi Rp193,93 triliun; perlindungan sosial alokasi awal Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun; insentif usaha alokasi awal Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun; dukungan UMKM dan korporasi alokasi awal Rp193,77 triliun menjadi Rp171,77 triliun; dan program prioritas alokasi awal Rp127,85 triliun menjadi Rp117,04 triliun. (OL-2)
Transformasi digital menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan membawa Priangan Timur semakin maju serta berdaya saing.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalamĀ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
Terbukti memberikan resiliensi perekonomian nasional, stimulus akan dilanjutkan pemerintah di semester II 2025.
APINDO dorong penguatan UMKM melalui program AUM, DSC, dan kerja sama pentahelix untuk meningkatkan daya saing usaha lokal di tengah tantangan global.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved