Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi perekonomian Indonesia di 2021 akan tumbuh di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi pertumbuhan itu lebih rendah dari target yang ada di dalam APBN 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Turunnya perkiraan tersebut dilandasi dari dampak pandemi covid-19 yang beberapa waktu terakhir ini mengalami peningkatan.
“Tahun 2021 kita baru recover kembali, harapannya kita tumbuh di 3,7% hingga 4,5%. Kita ambil yang paling rendah,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede dalam webinar Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (7/7).
Dia mengatakan, revisi perkiraan pertumbuhan itu merupakan konsekuensi dari adanya kenaikan kasus yang muncul dari virus varian baru dan lemahnya kedisiplinan protokol kesehatan. Akibatnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas secara ketat yang bedampak pada perekonomian nasional.
Raden bilang, revisi pertumbuhan ekonomi 2021 memiliki rentang yang cukup lebar. Hal itu menggambarkan tingginya ketidakpastian dari dampak pandemi covid-19. Akan tetapi angka itu juga menunjukkan harapan pemerintah bahwa ekonomi dapat pulih dan bangkit dari masalah krisis kesehatan.
Setidaknya Indonesia memiliki modal yang cukup baik pada triwulan I dan II 2021. Pelambatan ekonomi dapat ditahan dan pertumbuhannya merangkak naik. Raden bilang, pada triwulan II, pemerintah optimis pertumbuhan berada di kisaran 7%.
“Sebabnya base line effect pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -5,32%. Momentum pemulihan berlangsung sampai dengan triwulan II, sampai Mei 2021,” kata Raden.
Baca juga : LPKAN Siap Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dia tak memungkiri dampak dari pengetatan mobilitas di awal triwulan III 2021 akan berdampak negatif pada perekonomian. Menurutnya, akan terjadi penurunan pertumbuhan pada triwulan III dan diharapkan akan kembali membaik pada triwulan IV seiring dengan perbaikan penanganan pandemi.
Guna memastikan roda perekonomian tetap berputar dan melawan pelambatan, kata Raden, pemerintah akan mengandalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Sejauh ini realisasi program tersebut telah mencapai Rp252,3 triliun.
“Pemerintah mendorong terus kendala yang muncul dalam penyerapan dan implementasi program PEN. Di berbagai pengetatan PPKM mikro dan PPKM darurat yang kita lakukan sekarang, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan yang terus diperpanjang durasi dan implementasinya,” terang Raden.
“Secara khusus, kita melihat respon pemerintah itu meningkatkan dan juga mengoptimalkan alokasi berbagai progam PEN 2021 yang berfungsi utamanya adalah untuk instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” sambungnya.
Respon pemerintah, lanjut Raden, terlihat dari realokasi APBN untuk mendukung program PEN 2021. Tercatat alokasi bidang kesehatan mengalami penaikan dari alokasi awal sebesar Rp172,8 triliun menjadi Rp193,93 triliun; perlindungan sosial alokasi awal Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun; insentif usaha alokasi awal Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun; dukungan UMKM dan korporasi alokasi awal Rp193,77 triliun menjadi Rp171,77 triliun; dan program prioritas alokasi awal Rp127,85 triliun menjadi Rp117,04 triliun. (OL-2)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved