Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terus melakukan koordinasi dan kerja sama bersama stake holder tanaman pangan.
Menurut Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi, hal itu dilakukan untuk mendukung upaya pengamanan produksi padi dari serangan hama dan penyakit.
Dengan begitu, target produksi untuk memenuhi kebutuhan makan lebih dari 271 juta jiwa penduduk indonesia dapat tercapai, seperti yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo (SYL).
Salah satu bentuk koordinasi dan kerja sama tersebut adalah kegiatan gerakan pengendalian (gerdal) tikus di Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka (Kelompok Tani Sugih Mukti) dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait.
Pemerintah Pusat yang turut hadir yaitu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (Dedi Mulyadi), Kementerian Pertanian diwakili oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Ditlin TP) dan Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT). Perwakilan dari Pemerintah Daerah hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta, Kepala LPHP Satpel wilayah II Subang dan Kortikab POPT, Camat Campaka, Kepala Desa Kertamukti, petugas POPT, dan penyuluh pertanian setempat.
Desa Kertamukti (Kecamatan Campaka), Desa Cibening Bungursari dan Desa Cibatu (Kecamatan Cibatu) adalah lokasi pertanaman padi di Kabupaten Purwakarta yang mengalami serangan hama tikus sehingga mengakibatkan kerusakan beberapa hektar tanaman padi dan mengancam puluhan hektar di sekitarnya.
Gerdal merupakan bentuk respon cepat atas stake holder atas serangan hama tikus tersebut.

Dijelaskan oleh Koordinator Kabupaten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kortikab POPT) Purwakarta, Jaya Mulya, bahwa serangan hama tikus di Purwakarta terjadi secara spot-spot dan sudah dikendalikan oleh petani bersama pemerintah.
“Serangan hama tikus saat ini terjadi spot-spot di beberapa lokasi, yaitu di Kecamatan Campaka, Bungursari, dan Cibatu. Serangan di Kecamatan Campaka tepatnya di Desa Kertamukti sudah merusak 5 hektar tanaman padi dan saat ini sudah dikendalikan oleh petani bersama pemerintah," jelasnya.
"Kami mengendalikan dengan cara gropyokan dan pengemposan di lubang-lubang aktif tikus dengan racun belerang. Di lokasi lain juga sedang proses dan persiapan pengendalian,” terang Jaya.
Kepala LPHP satuan pelayanan (Satpel) wilayah II Subang, Iduk, menyatakan bahwa untuk mengatasi serangan hama tikus di Purwakarta ini semua stakeholder telah bekerja Bersama dan bahu membahu melaksanakan pengendalian.
“Untuk mengatasi serangan hama tikus ini kami telah bekerja bersama-sama untuk mengendalikannya. Sarana dan prasarana pengendalian tikus dibantu oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, BBPOPT-Jatisari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Purwakarta, LPHP Satpel Wilayah II Subang, dan kelompok Tani," tuturnya.
"Seperti biasa, sebelum gerdal kami selalu memberikan bimbingan teknis terlebih dahulu kepada para petani mengenai kondisi serangan tikus, faktor pendukung, dan cara pengendalian yang baik dan benar,” terang Iduk.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, terkait serangan hama tikus dan pengamanan produksi padi menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengendalian hama tersebut.
“Kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementan serta pihak-pihak terkait untuk terus melakukan gerdal tikus di lokasi-lokasi serangan tikus”, tegas Midan.
Abriani Fensionita selaku Koordinator Pengendalian OPT Serealia-Ditlin TP menjelaskan, “Kunci keberhasilan pengendalian hama tikus itu dimulai dari pra tanam sampai panen. Lakukan pengamatan rutin dan pelaksanaan gerakan pengendalian harus serempak, kompak, dalam areal yang luas."
"Untuk jangka panjang, petani wajib melakukan tanam serempak dan memanfaatkan musuh alami yang ada di alam seperti burung hantu. Kita harus menjaga keberadaan burung predator tikus tersebut, jangan diburu, buatkan rumah-rumah burung hantu (rubuha/pagupon) di lahan persawahan," tuturnya.
"Selain itu petani juga harus menjaga kebersihan lahan. Agar efektif lakukan pengendalian hama tikus itu pada saat lahan dalam kondisi bera/pra tanam dengan gropyokan dan pengemposan,” jelas Abriani.
Dihubungi di Jakarta, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Mohammad Takdir Mulyadi, menyatakan dukungannya untuk mengawal dan melakukan pengendalian OPT.
“Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selalu berkoordinasi dan mendukung petani dalam mengendalikan hama tikus. Kita menyediakan sarana pengendalian seperti racun tikus (umpan) atau bahan pengasapan yang alokasikan di gudang-gudang Brigade Perlindungan Tanaman (BPT).
Disamping itu kita juga menyiapkan bimbingan teknis pengendalian hama bagi petugas dan petani jika dibutuhkan. Silahkan pergunakan sarana yang tersedia sesuai kebutuhan. Untuk menangani serangan hama tikus di Purwakarta, Ditlin TP juga sudah menurunkan tim ke lokasi untuk mengawal petani mengendalikan hama tersebut,” jelas Takdir. (RO/OL-09)
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Kalau kita kelompokkan petani pangan, persentase petani yang di atas 55 tahun jauh lebih besar.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved