Sabtu 26 Juni 2021, 12:38 WIB

Kemenhub: Negara Berhak Menutup Penerbangan Dari dan ke Negara Lain

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Kemenhub: Negara Berhak Menutup Penerbangan Dari dan ke Negara Lain

ANTARA FOTO/Sahrul Manda
Ilustrasi larangan terbang

 

DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menegaskan penutupan penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong merupakan hal wajar yang harus dihormati dan disikapi secara bijak di tengah situasi pandemi covid-19.

“Setiap negara memiliki hak dan langkah antisipasi yang berbeda dalam melindungi warganya, salah satunya dengan melakukan penutupan penerbangan dari dan ke negara lain yang memiliki kasus penyebaran covid-19 tertinggi," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (26/6).

Novie menjelaskan Indonesia sebelumnya juga pernah melakukan langkah antisipasi melindungi masuknya warga negara asing yang sedang mengalami wabah di negaranya.

“Indonesia pernah mengambil sikap melarang masuknya warga negara dari atau transit di Inggris ke Indonesia, begitupun dengan warga negara India. Jadi larangan terbang dari Indonesia ke Hong Kong merupakan hal yang wajar," kata Novie. 

Namun demikian, Novie terus mengimbau agar semua maskapai baik nasional maupun internasional untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku, dan memastikan calon penumpang memiliki surat keterangan sehat yang sudah divalidasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara, sebagaimana yang telah diatur tugas dan fungsi KKP di bandara melalui Permenkes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

“Kewenangan untuk memvalidasi dokumen kesehatan calon penumpang berada pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam hal ini Kementerian Kesehatan, jadi bukan kewenangan maskapai. Tugas maskapai adalah mengangkut penumpang yang sudah memiliki surat keterangan sehat yang telah divalidasi oleh KKP.  Akan tetapi ditengah pandemi ini, Kami mengimbau kepada seluruh maskapai maskapai untuk dapat mengecek ulang surat kesehatan dan mengamati apakah calon penumpang memperlihatkan gejala seperti demam, batuk, flu serta gejala lainnya agar dapat dilakukan penanganan sesuai SOP yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Penjelasan Batik Air terkait Larangan Terbang 10 Hari ke Pontianak

Perlu diketahui, bagi maskapai yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi administratif mulai dari Peringatan Tertulis, Pembekuan Izin, Pencabutan Izin dan atau denda administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).(OL-5)

Baca Juga

Dok Antara

Anggun Terpukau pada Kemeriahan Expo 2020 Dubai

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 29 November 2021, 11:33 WIB
Anggun mengaku terpukau pada kemeriahan Expo 2020 Dubai usai mengunjungi dan menjajal berbagai pengalaman menarik dalam acara bertaraf...
AFP

Varian Omicron dan Penurunan Efektivitas Vaksin Resahkan Pasar Global

👤Fetry Wuryasti 🕔Senin 29 November 2021, 11:30 WIB
KEKHAWATIRAN omicron menyebar secara cepat dan mengglobal bahwa varian ini akan mempengaruhi prospek pemulihan ekonomi...
Antara

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas dalam Lelang Tahap II 2021

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 29 November 2021, 11:25 WIB
Pemerintah membuka lelang wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas tahap II...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya