Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BURSA khusus aset kripto di Indonesia direncanakan hadir pada akhir tahun ini. Diharapkan, bursa kripto bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Sebagai ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menilai aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini berbeda dengan obligasi dan saham, yang sudah menunjukan kontribusi ke negara, termasuk dari sisi perpajakan. ”Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada. Kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa?" ujar Eko dalam diskusi virtual, Kamis (24/6).
Baca juga: Masyarakat Diimbau Pelajari Aset Kripto Sebelum Transaksi
"Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto, bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian,” imbuhnya.
Eko mendukung langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sedang mempersiapkan bursa kripto. Apalagi, ekosistem kripto di Indonesia yang terdiri dari empat sektor, yakni 13 pedagang aset kritpo (exchange), lembaga kliring, ekosistem depository atau tempat penyimpanan aset kripto, serta bursa telah menyatakan kesiapan.
Potensi aset kripto (crypto asset) sebagai instrumen investasi yang mumpuni di Indonesia dinilai sangat besar. Hingga April 2021, Bappebti mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp126 triliun. Bappebti juga mencatat jumlah investor aktif di aset kripto per Januari-Maret 2021 mencapai 4,2 juta orang.
Peneliti Indef Nur Komaria juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan bursa kripto. Sehingga, membuat uang kripto legal untuk diperdagangkan. Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk mengkaji dan mengesahkan UU tentang perlindungan data pribadi.
Baca juga: Ekonomi Digital Bisa Diandalkan untuk Dongkrak Pertumbuhan
”Pemerintah juga harus memperketat peraturan terkait pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mengingat, Bitcoin dan uang kripto banyak digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme,” jelas Nur.
Namun, fluktuasi harga sejumlah mata uang kripto tetap harus diwaspadai investor. Ekonom Senior Indef Iman Sugema mengatakan investasi aset dalam kasus kripto atau aset finansial apapun, berbeda dengan investasi riil. Nilai investasi aset seperti kripto akan bergerak tumbuh atau anjlok, tergantung permintaan dan penawaran.
Adapun salah satu kelemahan aset kripto, yaitu nilainya sangat tergantung dengan adaptasi pasar, serta tindakan pemerintah terhadap aset tersebut. Sehingga, seringkali menjadi lahan untuk spekulasi dan membuat fluktuasi aset sangat besar.(OL-11)
Pasar modal Indonesia masih menghadapi tekanan pada 2025 ditandai pelemahan indeks dan arus keluar dana asing.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
Melalui e-Voting, investor dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat RUPS berlangsung tanpa harus hadir di lokasi.
HINGGA akhir April 2025, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham di pasar modal hampir menyentuh angka 6,9 juta investor.
Investor reksa dana mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2025 menjadi 15,6 juta, naik hampir 30% daripada periode sama 2024 sebesar 12,1 juta investor,
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved