Luhut: Pemerintah Genjot Pembangunan Ibu Kota Maluku Utara

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Luhut) mengungkapkan, pembangunan infrastruktur Ibu kota Sofifi, Maluku Utara, masuk dalam proyek prioritas strategis pemerintah.

Meski sudah ditetapkan sebagai ibu kota sejak 1999, Sofifi masih menghadapi permasalahan karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana sebagai ibu kota.

"Kami membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," kata Luhut dalam keterangannya saat mengunjungi Sofifi,  Selasa (22/6).

Luhut menegaskan, selama setahun ini pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung di Sofifi, baik kantor, rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya.

"Apabila sudah berjalan dengan baik, setelah itu baru kita tentukan wilayah ini akan memiliki istilah otonomi khusus atau ibu kota saja," tegasnya.

Sofifi ditargetkan pemerinrah mampu berperan sebagai pusat kegiatan skala provinsi, baik untuk kawasan perkantoran, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa.

Selain itu, Sofifi juga diharapkan dapat menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure_ yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara.

"Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Ibu kota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera,” tegas Luhut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, pengembangan Kota Sofifi ini juga dianggap tidak optimal dalam pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini membuat situasi pemerintahan kurang begitu stabil dan nyaman sehingga juga berdampak pada proses pembangunan," sebutnya.

Padahal sebenarnya, pembangunan-pembangunan ini dinilai penting untuk mewujudkan visi Maluku Utara yang sejahtera.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengungkapkan, pihaknya akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah yang dibantu pemerintah pusat. (OL-8)