Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
AKSES vaksin untuk buruh diminta dilakukan secara merata untuk semua buruh, baik dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6).
“Sekarang ini di tengah gelombang Covid naik lagi akses vaksin buruh tidak merata, bahkan cenderung diskriminatif, karena yang dapat hanya buruh perusahaan besar saja, tetapi perusahaan kecil diabaikan. Kami mendapat masukan seperti itu sehingga kami meminta agar akses vaksin ini merata, tidak perlu beda-bedakan lagi,” ungkap Arnod.
Ketua Umum Federasi Percetakan Penerbitan Media Informasi (FPPMI-KSPSI) itu menjelaskan program vaksin gotong-royong digulirkan dan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, pihaknya optimistisakan menjangkau semua kalangan pekerja.
“Nyatanya tidak, yang dapat ini perusahaan besar saja. Ini bisa jadi bahan masukan sehingga vaksinasi gotong royong ini betul-betul merata untuk semua buruh dari perusahaan mana saja. Bukan hanya perusahaan besar,” tegas anggota LKS Tripartit nasional tersebut.
Baca juga : Dunia Usaha Dukung Program Vaksinasi untuk Putus Penyebaran Covid-19
Bukan hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah memberi perhatian pada program vaksinasi terutama untuk kalangan buruh di seluruh Indonesia agar dipercepat. Vaksinasi bagi buruh, lanjut dia, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Langkah percepatan ekonomi nasional yang saat ini sedang digalakkan pemerintah. Dengan tersedianya vaksin bagi kalangan buruh tentu akan makin meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja.
“Kita memang apresiasi karena setiap hari pemerintah menaikan target pemberian vaksin, kalau ideal bisa 600 ribu dosis per hari, maka ini harus dikejar. Terutama bagi kalangan buruh agar pemerintah juga memberi perhatian ekstra sehingga bisa cepat tercover. Nah dalam rangka ini pemerintah tentu kami dorong agar ikut mendorong ke sana,” tukas Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia itu.
Pihaknya juga meminta, di tengah angka Covid yang makin naik, perusahaan-perusahaan harus mendisiplinkan pelaksanaan Protokol Kesehatan di tempat kerja. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di zona merah agar memberlakukan program Bekerja dari rumah untuk para pekerjanya.
“Situasi kita saat ini sedang tidak bersahabat karena angka Covid naik lagi, bahkan sangat signifikan. Kami meminta agar selain penerapan Prokes yang disiplin di tempat kerja, di pabrik-pabrik, juga agar perusahaan di daerah merah, bisa mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah. Kita tentu ingin bisa mengendalikan virus ini secara lebih baik lagi,” pungkas Arnod. (OL-7)
Hepatitis B merupakan infeksi virus yang menyerang hati dan dapat bersifat akut maupun kronis.
Vaksin memiliki beragam manfaat, antara lain untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit berbahaya seperti polio serta mencegah komplikasi berat yang dapat menyebabkan kecacatan.
Vaksin HPV yang selama ini dikenal sebagai perlindungan utama terhadap kanker serviks pada perempuan, kini direkomendasikan juga untuk anak laki-lak
Akses layanan imunisasi yang terbatas, pasokan vaksin yang terganggu, konflik, situasi kemanusiaan yang sulit menjadi faktot bayi belum diimunisasi.
Vaksin influenza untuk anak bisa diberikan pada anak berusia lebih dari 3 bulan. Selain anak, vaksin flu juga perlu diberikan untuk kelompok rentan.
Vaksinasi shingrix terbukti sangat efektif mencegah cacar api dan neuralgia pada pasien yang sudah terkena cacar api.
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved