Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BANK Dunia menilai pemerintah Indonesia perlu mendorong perbaikan ekosistem ketenagakerjaan nasional guna menyejahterakan masyarakat.
Hal itu dapat dilakukan melalui rereformasi ketenagakerjaan. Sebab, sejauh ini Indonesia tergolong apik dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari data Bank Dunia, tercatat sejak 2000 hingga 2019 pemerintah berhasil menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja. Penciptaan lapangan pekerja itu akan berdampak pula pada perekonomian dan mengerek pertumbuhan yang kuat.
Hanya, penciptaan lapangan kerja harus diarahkan pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya saat ini sekitar 40% tenaga kerja di Indonesia berada di bawah golongan kelas menengah.
"Ini masih relatif rendah untuk angkatan kerja dan ini memberikan tantangan ekstra," ujar ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia Habib Rab, Kamis (17/6).
Oleh karenanya, pemerintah harus bisa sesegera mungkin membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pengambil kebijakan perlu mengatasi persoalan yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar angkatan kerja muda di Tanah Air.
Lalu pemerintah juga dirasa perlu meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam ranah ketenagakerjaan.
Pasalnya Bank Dunia menilai, mayoritas perempuan di Indonesia ingin bekerja untuk memiliki penghasilan namun terkendala karena memiliki kewajiban utama di lingkup keluarga.
"Ini bukan karena di indonesia banyak polulasi perempuan, tapi lebih kepada potensinya besar sekali. Kita estimasikan indonesia bisa meningkatkan lapangan kerja itu sebesar 59% pada 2025, bisa ada peningkatan pertumbuhan signifikan dengan adanya partisipasi perempuan," urai Habib.
Dia menambahkan, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia juga terletak pada produktivitas. Hal tersebut erat kaitannya dengan daya saing dan itu perlu untuk didorong oleh pemerintah.
Pasalnya selama ini lapangan kerja yang tersedia di Indonesia belum mengarah pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Berbagai jenis usaha, hanya ingin menyerap tenaga kerja tanpa meningkatkan kualitas pekerjanya.
Padahal bila kualitas dan produktivitas pekerja meningkat, maka pemberi dan penerima kerja akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding saat ini.
"Itu artinya kita bisa meningkatkan produktivitas merek industrinya dan mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Reformasi produktivitas struktural ini bisa memutar balikkan tren (pelemahan) yang terjadi meski pun pandemi masih mengancam," kata Habib. (Mir/OL-09)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved